KUNINGAN (MASS) – Kekejaman tentara Myanmar membantai etnis Rohingya menuai reaksi keras dari para aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Kuningan. Mereka mendesak agar Myanmar dikeluarkan dari keanggotaan PBB.
“Sikap kami mengutuk tindak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Lalu kami juga mendesak Pemkab Kuningan agar meminta Pempus untuk mendorong PBB dan ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan,” tegas Ketua HMI Cabang Kuningan, Arip Samsul Aripin.
Bukan itu saja, HMI Kuningan meminta agar pemerintahan Indonesia memutuskan hubungan kerjasama bilateral dengan Myanmar jika tak menghentikan kejahatan kemanusiaannya. Pemkab Kuningan harus terlibat aktif memberi dukungan kepada pempus untuk segera menghentikan kejahatan tentara Myanmar.
“Indonesia perlu menyediakan lahan penampungan sementara bagi etnis Rohingya. Untuk itu, Pemkab Kuningan diminta agar proaktif dalam mendesak pempus mewujudkannya,” kata Arip diamini Gozin Muslim, korban pemukulan saat melancarkan aksi di gedung DPRD beberapa waktu lalu itu.
Masyarakat muslim Indonesia, khususnya Kuningan diharapkan tidak terprovokasi dalam menyikapi masalah ini. Energinya perlu disalurkan dalam memberi bantuan dana bagi mereka di Rakhine Myanmar. Agar bantuannya tersalurkan efektif, Pemkab Kuningan diharapkan memfasilitasi ruang bagi masyarakat yang akan memberikan bantuan.
“Kami juga menyeru seluruh kader HMI Kuningan untuk terlibat aktif dalam penggalangan dana guna membantu korban diskriminasi dan genosida di Rakhine,” tandasnya bersama rengrengan pengurus HMI kala berkunjung ke kantor kuninganmass.com Rabu (6/9) malam.
Arip mencoba mengingatkan bunyi dari amanat UUD 45 paragraf 4. Di situ disebutkan ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’. Tragedi yang menimpa etnis Rohingya menurutnya sangat memprihatinkan.
“ERC (European Rohingya Council) merilis jumlah korban tewas di Rakhine mencapai ribuan orang, antara 2000-3000 muslim Rohingya, dalam kurun waktu 3 hari, Jumat (25/8) hingga Minggu (27/8). Ini berbeda dengan jumlah korban genosida yang dirilis pemerintah Aung San Suu Kyi yang jauh lebi sedikit,” ungkapnya. (deden)
