Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Uncategorized

Dibutuhkan Wakil Rakyat Perempuan

KUNINGAN (MASS) – Dari total 50 anggota DPRD Kuningan, sebetulnya kuota untuk perempuan sebesar 30 persen atau 15 orang. Namun kenyataannya hingga saat ini keterwakilan gender tersebut masih di bawah angka itu.

Catatan grafik keterwakilan perempuan di Kabupaten Kuningan, tahun 2004 hanya 3 orang. Disusul pemilu berikutnya tahun 2009 anggota dewan perempuan sebanyak 6 orang. Baru kemudian pada 2014 sebanyak 11 orang. Di perjalanan bertambah 2 orang akibat PAW (pergantian antar waktu).

Fakta ini terungkap dari acara Peningkatan Kapasitas Perempuan yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kuningan, Kamis (7/9). Hadir para aktivis perempuan politik, para ketua organisasi wanita, pengurus GOW serta elemen perempuan lain. Kegiatan ini diselenggarakan KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kuningan bekerjasama dengan Dinas Sosial PP dan PA Kuningan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Tahun 2014 memperlihatkan kuota 30 % keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah yaitu 17,3 %,” sebut Ketua KPPI Kabupaten Kuningan, Saw Tresna Septiani SH.

Ada banyak faktor dibalik rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen. Diantaranya, budaya patriaki, dimana secara tradisional perempuan umumnya “dipinggirkan” dari jabatan-jabatan publik termasuk parlemen. Kemudian faktor adat dan agama serta kurangnya pengalaman perempuan.

“Selain itu faktor tanggung jawab keluarga sebagian besar dilimpahkan pada perempuan, dan akibatnya sangat sulit bagi perempuan untuk membagi waktu,” papar anggota dewan dari Partai Golkar itu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia melanjutkan, dalam prakteknya ada beberapa faktor yang kurang bahkan tidak menguntungan pada perempuan. Yaitu proses nominasi partai politik yang tidak adil dan cenderung tidak ramah perempuan. Juga sistem pemilu yang dalam prakteknya tidak mempertimbangkan kepentingan dan keterwakilan perempuan. 

“Satu lagi, pada kampanye politik, perempuan cenderung hanya diperlakukan sebagai vote getter (pendulang suara),” jelasnya. 

Atas dasar itu KPPI mengadakan Peningkatan Kapasitas Perempuan Dalam Partai Politik. Harapannya bisa memberikan wawasan kepada kaum perempuan Kuningan sehingga kedepan keterwakilan perempuan bisa lebih meningkat. (deden)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Advertisement