KUNINGAN (MASS) – Monitoring bupati pada hari pertama masuk sekolah, memicu reaksi dari Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih. Pasalnya, orang nomor satu di kota kuda ini hanya memperhatikan sekolah formal saja.
Sesuai dengan Pandangan Umum (PU) fraksi pada paripurna Selasa (14/7/2020), Ujang menyinggung soal keseriusan pemda terhadap sektor pendidikan. Terutama pendidikan di pondok pesantren.
“Pemda memang sudah melakukan ikhtiar dengan melakukan tinjauan langsung ke sekolah di masa Pandemi Covid-19 ini,” ujarnya, Kamis (16/7/2020).
Namun politisi PKB ini menegaskan proses pendidikan tidak hanya dilaksanakan di sekolah formal, melainkan di pondok pesantren pun sama.
“Pondok pesantren saat ini masih luput dari perhatian Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan,” ketus bakal calon bupati tersebut.
Dari hasil kunjungan Fraksi PKB ke pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan, imbuhnya, ternyata masih banyak yang mesti dibantu dari segi sarana dan prasarana.
“Supaya proses pendidikan di pondok pesantren lebih terasa tenang, aman, dan nyaman sesuai Protokol Kesehatan di masa Pandemic Covid-19,” kata wakil rakyat 3 periode itu.
Fraksi PKB berharap, tambah Ujang, pemda bisa terjun secara serius hadir di tengah-tengah Pendidikan Pondok Pesantren.
Dia mengingatkan, opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI yang diraih pemda bukan berarti baik segala-galanya. Meski opini tersebut dicapai 6 kali berturut-turut, bukan berarti pula pemda sudah baik terhadap ponpes.
“Opini WTP itu bukan berarti tidak memiliki Kelemahan atau Kekurangan. Ada catatan yang disampaikan oleh beberapa fraksi, serta catatan serius dan tegas dari BPK-RI. Kami berharap pemda dengan serius menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi catatan serius,” pintanya. (deden)
