KUNINGAN (MASS)- Aksi demo para perangkat desa se-kabupaten Kuningan ke gedung DPRD Kuningan terkait segera diaktikan kartu BPJS akhirnya berhasil.
Pemda Kuningan melalui BPKAD akan segera membayarkan uang iuran untuk bulan Maret. Sedangkan pihak BPJS akan langsung mengangktifkan aktipasi kartu para perangkat.
“Saya akan langsung membayarkan uang iuran Rp391 juta-an. Ini yang bulan Maret. Total untuk 1 tahun Rp4,5 miliar,” ujar Kepala BPKAD Kuningan Dr A Taufik Rahman, usai menerima audensi Apdesi, Senin (9/3/2020).
Sementara itu, Kabid Pemdes Ahmad Faruk mengatakan, untuk iuran Januari dan Februari akan dibayarkan dengan sistem berbeda. Sebab, yang bulan Maret regulasinya baru.
“Intina sekarang tidak ada masalah karena sejak bulan Januari dan Februari oleh bendahara selalu dipotong,” jelasnya.
Terpisah, Kepala BPJS Cabang Cirebon Budi Setiawan yang didampingi Kepala Perwakilan Kuningan Retna mengaku, akan langsung mengaktifkan kartu karena sistemnya sudah ada.
“Ya, bisa langsung aktif karena sistemnya suduh ada. Kenapa belum bisa selama ini karena kan aturanya baru,” ujar Retna.
Terpisah, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan, setelah ada kesepakatan ini, maka permasalahan beres.
Setelah ada kesepakatan di ruang audensi, maka Ketua DPRD, Kepala BPKAD, Plt Kepala DPMD, Kabid Pemdes, Kepala BPJS menemui ratusan perangkat desa.
Pada audensi sendiri Apdesi diwakilkan oleh Ketua Linawaraman, Wakil Ketua Umar Hidayat, Sekjen Apdesi Hj Henny Rosdiana SH Ssos MSi mengeluarkan semua unek-unek terkait pelayanan BPJS.
Sementara itu, dari pantauan para perangkat desa pun merasa senang dengan ada kesepakatan tersebut. Ratusan perangkat pada jam 11.30 WIB langsung membubarkan diri. (agus)
