KUNINGAN (MASS) – Rencana pelaksanan Tour De Linggarjati tahun ini, dipertanyakan Fraksi PKS. Dalam Pandangan Umum (PU) nya, PKS mempertanyakan sejauh mana penyelenggaraan ini berdampak pada ekonomu masyarakat.
“Fraksi PKS berharap setiap event nasional ataupun internasional yang diselenggarakan pemda, jangan sampai membebani APBD dan tidak memberi dampak apa-apa baik untuk masyarakat, maupun untuk pemerintah daerah sendiri,” tertulis dalam PU F-PKS yang ditandatangi Ketua dan Sekertaris Fraksi, Etik Widiati dan Yaya.
Sebagai komparasi, PKS memunculkan data-data kondisi di Kabupaten Kuningan, dimana persentasi kemiskinan mencapai 13,10%, tingkat pengangguran terbuka 11,68%, total produksi barang dan jasa hanya 17,483%. Dan ini angka terendah kedua di Jawa Barat setelah Pangandaran.
Belum lagi, masih dari data-data yang ditampilkan oleh PKS, pendapatan perkapira masyarakat Kuningan adalah yang terendah ke-3 se Jawa Barat.
“Bila demikian, kemana kiranya arah dari dampak Tour De Linggarjati yang digaungkan sebagai promosi kearifan lokal Kuningan?” ujar F-PKS.
Hal tersebut, juga dipertegas anggota legislatif F-PKS Ikhsan Marzuki. Pada kuninganmass.com, Selasa (18/10/2022) sore, Ihsan menyebut event ini sejak awal pelaksanaanya banyak dipertanyakan.
Namun saat ini, Ikhsan memilih berbaik sangka bahwa pemerintah daerah ingin mengangkat potensi ekonomi pariwisata dan kreatif setelah pandemi.
“Pertanyaanya, apakah timingnya sudah pas dilakukan pada saat ini dengan melihat kondisi ekonomi saat ini secara umum dan kemiskinan secara umum ?” tanyanya.
Kalopun tetap digelar, yang perlu dilakukan adalah evaluasi dari pertama sampai kelima. Ikhsan mempertanyakan, apakah ada evaluasi yang dilakukan penyelenggara ?
“Karena takutnya, itu hanya program mercusuar saja, supaya dianggap bagus. Kalo belum (evaluasi) kita harusnya masyarakat dan DPRD, berhak mempertanyakan. Misalkan, outputnya seperti apa sih ? dari sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan.
Apakah impactnya terjadi peningkatan kunjungan, apakah peningkatan hanya saat kegiatan itu saja, atau ada kelanjutan ?” papar Ikhsan.
Kalo tidak ada evaluasi seperti itu, dan tidak terlalu berdampak signifikan, Ikhsan menyarankan fokus dulu ke program primer yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Dirinya juga menerangkan, kegiatan ini perlu dibuka penyelenggaraanya gimana, strukturnya biayanya, apakah APBD ? Apakah melibatkan sponsorsip ? Kalo iya berapa banyak.
“Apakah tidak melibatkan CSR ? silahkan dibuka, kalo tidak membebani APBD, pasti itu didukung,” sebutnya.
Ihsan juga menyarankan, untuk menghindari penggunaan APBD, lebih baik kalo EO nya dilakukan pihak ketiga, tender bebas. Hal itu memungkinkan dilakukan, kalo memang suatu kegiatan diprediksi akan berdampak positif dan menghasilkan keuntungan.
Ihsan menjamin, jika ada unsur-unsur tersebut, bisnis, pihak ketiga pasti mau. Dirinya mengatakan, Tour De Linggarjati sudah dilakukan 5 kali, harusnya sudah tergambar.
Kembali soal PU F-PKS, dalma poin yang sama dengan Tour De Linggarjati, dipertanyakan juga arah dibuka kran izinya toko modern yang perannya kian mempersulit ritel lokal untuk bertahan.
“Kemana kiranya arah pemulihan ekonomi darrah yang pinunjul berbasis desa sesuai visi misi Bupati? Maa dari itu, PKS mengingatkan Pemkab Kuningan, bahwa masih ada sisa waktu untuk bertaubat dan membuat kebijakan di Kuningan dengan mengembalikkan arah kebijakan distribusi politik anggaran untuk kepentingan masyarakat luas, menumbuhkan kemakmuran rakyat, menguatkan ketahanan pangan, menumbuhkan laju perekonomian dan memperbaharui tenaga kerja produktif,” papar PKS dalam PU tersebut. (eki)
