KUNINGAN (Mass) – Untuk kesekian kalinya, Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (Gempur) Kuningan kembali melakukan aksi penolakan proyek Geothermal di depan Pendopo Pemkab Kuningan, Kamis (6/10). Aksi yang diterima langsung Sekda Kuningan H Yosep Setiawan MSi itu, dikawal ketat puluhan aparat gabungan dari Polres, Kodim 0615, dan Satpol PP Kuningan.
Dalam aksinya, Gempur juga menilai keberadaan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) tidak membawa dampak kesejahteraan pada masyarakat desa hutan dan peningkatan PAD Kuningan. Mereka juga menganggap pihak TNGC akan mempersilahkan ekplorasi pengeboran geothermal diwilayahnya, dengan berlindung dibalik UU panas bumi yang baru akan direvisi.
“Kami juga meminta untuk mengembalikan aset-aset mata air, objek wisata dan situs lereng ciremai kembali kepada pengelolaan berbasis desa, masyarakat, dan pemerintah daerah, sesuai dengan semangat dari UU Desa dan demi peningkatan kesejahteraan rakyat serta peningkatan PAD Kuningan,” koar salah seorang Korlap Gempur Kuningan Desta.
Dalam orasinya, pihaknya mendesak Pemkab untuk mencabut kesepakatan kerjasama pemerintah Kuningan dengan pihak TNGC, menggugurkan kesepakatan dan poin-poin kerjasama apa pun dengan TNGC, dikarenakan telah melanggar UU Kehutanan no 41 dan UU tentang zonasi wilayah taman nasional.
“Kami juga menuntut Pemda untuk mencabut dukungan atas proyek geothermal di Kuningan, dan menolak adanya proyek yang akan ditenderkan,” tandasnya.
Sementara Sekda Kuningan H Yosep Setiawan MSi mengakui, jika Pemda dan TNGC telah beberapa kali melakukan rapat guna membahas hal tersebut. Dimana, pihak Pemda sendiri tidak sepakat dengan kebijakan TNGC yang sekiranya tidak berpihak kepada masyakat.
“Jangan berpikir bahwa Pemda Kuningan membiarkan kebijakan yang ada di TNGC, jangan berpikir Pemda melindungi TNGC, itu salah. Saya juga tidak sependapat dengan kebijakan TNGC,” katanya.
Bahkan, Yosep juga menilai pihak TNGC itu terlihat enggan untuk menyampaikan aspirasi warga Kuningan kepada pemerintah pusat. “TNGC merijit sekali zonasi lahan, kenapa si TNGC tidak bisa menyampaikan kepada pusat keinginan rakyat. Pemda juga merasa kesulitan,” ujarnya.
Adanya kunjungan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM ke Kuningan, Yosep menjelaskan, bahwa kedatangan itu hanya sebatas melihat kondisi terkait rencana eksplorasi panas bumi.
“Kami juga tidak tahu mereka akan datang, ada tamu ya kita sambut, karena itu kewenangan pusat dan kita belum ada ikatan apa apa,” tutupnya. (andri)
