KUNINGAN (MASS) – Sejumlah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di beberapa kecamatan kini tengah kebingungan. Pada saat hendak menggelar Pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih besok (8/3/2018), tak tahu kemana harus mengantarkan surat undangan.
“Besok (Kamis) kan mau pleno. Tentu harus dihadiri tim kampanye paslon. Karena di tingkat kecamatan, maka yang diundang oleh kami yaitu tim kampanye tingkat kecamatan,” tutur Ketua PPK Kecamatan Kuningan, Yudi Iskandar, Rabu (7/3/2018).
Namun pada saat pihaknya ingin menjalankan tugas secara benar, justru tim kampanye paslon kurang bersinergis. Tidak ada satu pun paslon yang melaporkan dimana sekretariat tim kampanyenya, untuk tingkat kecamatan.
“Kami ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat kaitan dengan pesta demokrasi pilkada ini. Kami juga ingin memberikan layanan terhadap paslon. Tapi gimana coba. Pada saat kami sudah menyediakan air minum, kami kebingungan mau ngasihnya kemana,” ujar mantan Kades Kasturi itu.
Untuk ukuran Kecamatan Kuningan saja yang berada di kota, Yudi merasa tak tahu dimana secretariat tim kampanye paslon. Ini bukan hanya satu atau dua paslon saja, melainkan semuanya. Termasuk tim kampanye paslon gubernur dan wagub Jabar.
“Masa kami harus mengantarkannya ke sembarang rumah yang ada spanduknya?,” sindir Yudi.
Rupanya, kondisi serupa dialami PPK Kecamatan Pasawahan. Ketuanya, Nurul Hudaya mengaku kebingungan pula dalam mengantarkan surat undangan. Sama dengan PPK Kuningan, di Pasawahan pun belum ada laporan terkait tim kampanye paslon tingkat kecamatan.
Saat Nurul terlibat obrolan dengan Yudi, terungkap bahwa pada saat pleno tingkat desa pun mayoritas tidak dihadiri tim kampanye paslon tingkat desa. Padahal, nyaris semua parpol yang ada di Kuningan memiliki struktur kepengurusan sampai ke tingkat ranting alias desa. (deden)