KUNINGAN (MASS) – Adanya pungutan terhadap para calon kades dengan angka yang fantastis, disorot oleh Direktur Merah Putih Institute, Boy Sandi Kartanegara. Dia meminta agar jangan ada oknum yang mengambil manfaat sesaat dari proses pilkades serentak.
Khususnya dalam tes narkoba dengan biaya Rp350 ribu, Boy tidak menanggapi murah atau mahalnya. “Soal murah atau mahal itu subyektif. Kalau saya berpikir seharusnya yang menyiapkan kelengkapan dan menanggung biaya untuk itu adalah yang membuat persyaratan,” ucapnya, Minggu (6/10/2019).
Kalau ingin demokrasi memberi manfaat bagi kelangsungan pembangunan, lanjutnya, tak perlu para kandidat yang mengikuti kontestasi diberbagai tingkatan pemilihan ini dibebani oleh biaya-baiaya agar mereka fokus menyiapkan program visi misinya untuk terpilih.
“Dan ketika terpilih mereka bisa fokus melaksanakan janji yang dikampanyekan tanpa dibebani oleh pikiran mengembalikan modal yang dibuang pada saat kontestasi berlangsung,” kata dia.
Ketika demokrasi terus dihantui oleh beban biaya tinggi, imbuhnya, maka jangan harap dia bisa memberikan hasil yang baik bagi kelangsungan pembangunan disemua level.
Menurutnya, sudah banyak contoh kepala daerah di tingkat propinsi, kabupaten atau kepala desa yang terperosok karena korupsi. Salah satunya karena biaya yang dikeluarkan pada saat berkompetisi demikian tinggi.
“Saya pikir, pilkades adalah momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Janganlah ada oknum yang mengambil manfaat sesaat dari proses ini,” pintanya.
Apakah Masuk Kategori Pungli?
Banyak kalangan yang berpendapat, masalah itu mesti jadi perhatian Tim Saber Pungli. Sebab, disamping selaras dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo, APBD Kuningan telah menganggarkan dana ratusan juta untuk tim tersebut.
Boy Sandi Kartanegara sendiri mengemukakan, fungsi dari Tim Saber Pungli ialah melakukan upaya preventif dan penindakan terhadap pungli. Ia juga membenarkan adanya anggaran yang dialokasikan APBD untuk kinerja tim tersebut.
“Minimal mereka (Tim Saber Pungli, red) ikut bersuara dalam menyikapi biaya tes urine bagi para calon kades ini,” pungkasnya.
Sementara, dari data yang diperoleh kuninganmass.com APBD Kuningan mengalokasikan anggaran Rp650 juta setahun untuk kinerja Tim Saber Pungli.
Sedangkan kaitan dengan pungutan tes narkoba, hingga saat ini belum diketahui atas inisiatif siapa. Sebab pihak BNNK Kuningan sendiri mengelak. Sama halnya dengan DPMD yang mengaku tidak tahu-menahu. Begitu juga Sekda belum mau berbicara, hanya menyebut Tim Saber Pungli diketuai wakapolres. (deden)
foto ilustrasi sumber blog dokter
