KUNINGAN (MASS) – Fraksi PAN Persatuan DPRD memereteli realisasi APBD 2018 yang telah dilakukan Pemkab Kuningan. Salah satunya perihal klaim dana jaminan kesehatan nasional (JKN) non kapitasi, digunakan langsung senilai Rp2,3 miliar. Itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Ini dipertanyakan oleh Fraksi PAN Persatuan yang disampaikan H Maman Wijaya. Begitu pula masalah belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada BPMDes (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp220 juta.
“Satu lagi soal kekurangan volume dan kualitas pekerjaan pada 12 paket pengadaan pada Dinas PUPR senilai Rp2,85 miliar. Kami menyayangkan dokumen LHP BPK yang diberikan eksekutif tidak utuh dan tidak lengkap, sehingga kami menyimpulkan pemda kurang memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Fraksi ini pun menyoroti program revitalisasi pasar rakyat/desa yang jadi temuan BPK senilai Rp69 juta. Termasuk pembangunan gedung RSUD Linggajati oleh DPRPP, temuannya mencapai Rp388 juta.
Pencapaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah), disayangkan pula oleh fraksi tersebut. Dari target Rp344 miliar, yang tercapai hanya 88,03% atau Rp303 miliar. Sementara realisasi penerimaan sector pajak daerah diapresiasi lantaran mencapai 101,81%.
“Berkenaan dengan penerimaan pajak tersebut kami merasa heran, karena ada komponen pajak yang hanya 87,61% atau Rp403 juta yaitu pajak parkir. Kemudian untuk retribusi daerah, ketercapaiannya hanya 62,47% dari target Rp72 miliar. Ini kami pertanyakan,” tandas Maman.
Terhadap PDAU, Fraksi PAN Persatuan sangat kecewa. Sebab kontribusinya hanya 2,69% atau Rp4,6 juta dari target Rp173 juta. Untuk itu Maman mendorong untuk dilakukan audit secara menyeluruh terhadap manajerial PDAU. (deden)
