Tekan Angka Stunting, Dinkes Libatkan Sektor Swasta

KUNINGAN (MASS) – Dalam upaya menekan angka stunting di Kuningan, Dinas Kesehatan melibatkan sektor swasta. Bertempat di Panggung Budaya Resort Prima Sangkanhurip, Rabu (13/10/2021), digelar pertemuan sekaligus penandatanganan MoU antara SKPD/SOPD, organisasi, dan sector swasta dengan Desa/Kelurahan lokus stunting.

Bupati H Acep Purnama MH hadir dalam acara tersebut, disamping Asda I, kepala Dinkes, Diskominfo, TP PKK, Camat dan para kades serta kepala puskesmas dari wilayah lokus intervensi stunting di Kuningan.

Hadir juga kepala/direktur perusahaan sector swasta, ketua organisasi profesi, universitas, baznas dan pendamping masyarakat desa/kelurahan lokus.

Kepala Dinkes, dr Hj Susi Lusiyanti MM dalam sambutannya mengatakan, percepatan penanggulangan stunting merupakan program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk dilakukan dengan melibatkan multi sector terkait stunting.

“Di tahun 2021 ini selain Covid-19, stunting masih merupakan masalah nasional yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu lama (gizi kronis), mulai dari bayi dalam kandungan dan baru terlihat saat berusia 2 tahun,” terangnya. (deden)

Berikut ini sambutan lengkap Kadinkes, mulai data stunting sampai penanggulangan:

KONVERGENSI INTERVENSI STUNTING SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN    PENANGGULANGAN     STUNTING     TELAH     DITERBITKAN     OLEH PEMERINTAH BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH, SEBAGAI BERIKUT:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
2. PERATURAN  PRESIDEN  NOMOR  42  TAHUN  2013  TENTANG  PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
3. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERBAIKAN GIZI.
4. PERATURAN   MENTERI   KESEHATAN   NOMOR   12   TAHUN   2021   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021
5. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
6. PERATURAN  BUPATI  KUNINGAN  NOMOR        36     TAHUN  2019  TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN
7. KEPUTUSAN    BUPATI    KUNINGAN    NOMOR    440/KPTS.377-BAPEDA/2020
8. TENTANG PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LOKUS PENANGGULANGAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2020
9. KEPUTUSAN    BUPATI    KUNINGAN    NOMOR    050/KPTS.357/BAPPEDA/2020 TENTANG TIM PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN.
10. SURAT    EDARAN    BUPATI    NOMOR    060/3637/BAPPEDA,    TENTANG IMPLEMENTASI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH STUNTING.

BERDASARKAN DATA RISKESDAS KEMENKES RI (3 JANUARI 2018) PREVALENSI STUNTING; NASIONAL 30,8%, JAWA BARAT 31,1% DAN KABUPATEN KUNINGAN   28%.   PEMERINTAH   MENARGETKAN   ANGKA   NASIONAL   SAMPAI TAHUN 2024 BISA TURUN DIBAWAH 20%.

SEDANGKAN DI KABUPATEN KUNINGAN DARI HASIL BULAN PENIMBANGAN BALITA   PADA PEBRUARI TAHUN 2021, DIPEROEH PREVALENSI BALITA STUNTING SEBANYAK 5,88% (SEBANYAK 3.913 BALITA STUNTING DARI TOTAL PENGUKURAN 66.598 BALITA).

KABUPATEN KUNINGAN PADA TAHUN ANGGARAN 2019-2020 TELAH MELAKUKAN  INTERVENSI  PENANGGULANGAN    STUNTING  DI  24  DESA  LOKUS YANG TERSEBAR DI 14 KECAMATAN

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN DASAR HASIL PERTEMUAN PEMETAAN DAN ANALISIS SITUASI YANG MELIBATKAN   BEBERAPA SKPD/SOPD TERKAIT STUNTING, DAN DIKUKUHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 444/KPTS.215-BAPPEDA/2021 TENTANG PENETAPAN WILAYAH  KECAMATAN  DAN  DESA/KELURAHAN  LOKUS  PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2021, KABUPATEN KUNINGAN AKAN MENGINTERVENSI   STUNTING DI 36 DESA/KELURAHAN LOKUS YANG TERSEBAR DI 16 KECAMATAN,  SEBAGAI BERIKUT:

MASALAH STUNTING BERDAMPAK SANGAT SERIUS, DISAMPING MENYEBABKAN ANAK BERBADAN PENDEK, LEMAHNYA KEMAMPUAN DALAM BERFIKIR, JUGA BERESIKO SERING TERKENA PENYAKIT, YANG DISEBABKAN OLEH MASALAH YANG MULTI KOMPLEK SEHINGGA DALAM PENANGGULANGANNYA MEMERLUKAN PENANGANAN YANG SERIUS, TIDAK SAJA OLEH JAJARAN KESEHATAN NAMUN MELIBATKAN SEMUA SEKTOR TERKAIT BAIK DALAM PENANGANAN FAKTOR SPESIFIK (LANGSUNG) MAUPUN SENSITIF (TIDAK LANGSUNG).

PERLU  KITA  KETAHUI  BERSAMA  BAHWA  MASALAH  STUNTING DISEBABKAN OLEH 3 FAKTOR YAITU: 1). PENYEBAB MENDASAR; PENDIDIKAN, KEMISKINAN, DAN SOSIAL BUDAYA. 2). PENYEBAB TIDAK LANGSUNG; KETAHANAN PANGAN KELUARGA, POLA ASUH, POLA MAKAN, KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, DAN 3). PENYEBAB LANGSUNG;

DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  STUNTING, DI KABUPATEN KUNINGAN TELAH DICANANGKAN  “GEMAR MAKAN IKAN” DALAM RANGKA PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT YANG DINILAI MASIH RENDAH AKAN  KONSUMSI  IKAN  YANG  MERUPAKAN  SALAH  SATU    SUMBER  PROTEIN UNTUK PENCEGAHAN STUNTING,  SELAIN ITU DIUPAYAKAN DAN DIOPTIMALKAN ADANYA PERAN SERTA/KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA

PENANDATANGANAN KERJASAMA (MOU) ANTARA SKPD/SOPD, ORGANISASI, DAN SEKTOR SWASTA DENGAN DESA/KELURAHAN LOKUS  DALAM RANGKA  KONVERGENSI  PERCEPATAN  PENANGGULANGAN  STUNTING BERTUJUAN UNTUK:

1. MENINGKATKAN KOMITMEN BERSAMA ANTARA SKPD/SOPD, ORGANISASI, DAN SEKTOR SWASTA DENGAN DESA/KELURAHAN LOKUS STUNTING DALAM RANGKA KONVERGENSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN
2. PERENCANAAN, KOORDINASI, MONITORING & EVALUASI, ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN KOMUNIKASI TERKAIT PENANGGULANGAN STUNTING

ADAPUN OUTPUT KEGIATAN YANG DIHARAPKAN;

1. KOMITMEN  SKPD/SOPD,  ORGANISASI  PROFESI,  SEKTOR  SWASTA, ASOSIASI/PERHIMPUNAN MASYARAKAT DALAM MEMBINA DESA BINAAN INTERVENSI STUNTING
2. PELAKSANAAN KEGIATAN PENURUNAN STUNTING DAPAT TERKOORDINASI DENGAN BAIK, EFISIEN DAN EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN SANGAT MENDUKUNG UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DENGAN MELIBATKAN SEMUA SKPD/SOPD TERMASUK PEMERINTAHAN KECAMATAN, DESA DAN PEMERHATI MASYARAKAT, SERTA KERJASAMA ORGANISASI PROFESI, SEKTOR SWASTA ASOSIASI/PERHIMPUNAN MASYARAKAT DENGAN MENGINTEGRASIKAN TUPOKSI DAN KEWENANGAN SERTA PERENCANAAN KEGIATAN.

MUDAH-MUDAHAN DENGAN PENANDATANGANAN KERJASAMA (MOU) ANTARA SKPD/SOPD, ORGANISASI PROFESI, SEKTOR SWASTA, DAN ASOSIASI/PERHIMPUNAN MASYARAKAT DENGAN DESA/KELURAHAN LOKUS STUNTING, DIHARAPKAN KEGIATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN AKAN TERLAKSANA SECARA MAKSIMAL.

dr Hj Susi Lusiyanti MM (Kepala Dinkes Kuningan)