INDONESIA (MASS) – Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya memberdayakan desa wisata secara berkelanjutan. Transformasi tersebut dimulai dengan program percontohan di 17 desa wisata, termasuk Desa Widosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, yang menjadi lokasi simbolis penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi, Jumat (9/5/2025).
Kedua kementerian sepakat mengonversi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi koperasi profesional yang mampu mengelola potensi wisata secara mandiri dan terstruktur. Transformasi kelembagaan itu merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi nasional.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan penguatan kelembagaan koperasi menjadi langkah strategis untuk menjadikan desa wisata sebagai tulang punggung ekonomi berbasis komunitas.
“Pokdarwis akan ditingkatkan menjadi koperasi dengan manajemen modern, mampu mengelola aset dan usaha pariwisata desa secara berkelanjutan,” ujarnya.
Program tersebut menyasar seluruh 291 desa peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) sebelum diperluas secara nasional. Dilansir dari indonesia.go.id, Desa Widosari dipilih sebagai lokasi peluncuran karena keberhasilannya dalam mengintegrasikan sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi warga berbasis komunitas.
Namun demikian, proses transformasi dari kelompok informal ke badan hukum koperasi membutuhkan pendampingan intensif. Pemerintah telah menyiapkan roadmap pelaksanaan, mencakup pelatihan administrasi, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga strategi pemasaran digital.
“Target kami, pada 2029 seluruh desa wisata unggulan di Indonesia sudah memiliki koperasi mandiri dan berdaya saing. Ini cara kita memutus mata rantai kemiskinan melalui pariwisata,” pungkas Menpar Widiyanti.
Sementara, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan koperasi akan mendapatkan dukungan penuh berupa pendampingan manajemen, akses pembiayaan melalui LPDB-KUMKM, hingga pelatihan kewirausahaan.
“Ini bukan sekadar perubahan status kelembagaan, tetapi transformasi menuju profesionalisme dalam pengelolaan ekonomi desa,” jelasnya.
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X, menyambut baik sinergi dua kementerian tersebut. Ia menyebut DIY memiliki lebih dari 200 desa wisata yang akan sangat terbantu dengan model koperasi ini dalam mengelola homestay, kuliner lokal, dan atraksi wisata.
Program itu juga sejalan dengan misi pemerataan pembangunan yang diusung pemerintah melalui Asta Cita, khususnya poin ke-6: “Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.” Dengan koperasi, distribusi keuntungan menjadi lebih adil, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat desa. (argi)
