KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya TPP ASN Pemkab Kuningan yang nunggak diaudiensi oleh DP KORPRI ke PJ Bupati Kuningan, ternyata tunjangan sertifikasi guru di lingkup Pemkab Kuningan juga masih belum dibayar lunas. Padahal, tahun 2024 ini sudah masuk di hari terakhir, Selasa (31/12/2024). Hal ini jadi keresahan tersendiri bagi para tenaga pendidik.
“Katanya mau dibayar 1 bulan dulu, gatau 2 bulannya kemana,” keluh salah satu guru yang namanya enggan disebut.
Tunjangan sertifikasi guru, lanjutnya, harusnya dibayar untuk 3 bulan di akhir tahun 2024 ini. Namun para guru resah karena justru mendapat informasi hanya akan dibayar 1 bulan terlebih dahulu. Padahal, besok sudah tahun 2025.
Sayangnya, Pj Sekda Kabupaten Kuningan Dr A Taufik Rohman, kala dikonfirmasi hal tersebut belum merespon. Justru, soal TPP dan sertifikasi guru ini sempat disinggung anggota DPRD Kabupaten Kuningan Rana Suparman. Ia menyinggung hal tersebut sehari sebelum hari akhir tahun 2025, saat ditanya soal hasil Pilkada dan proyeksi pemerintahan baru kedepan.
“TPP belum, bahkan saya dengar sertifikasi juga belum,” kata Rana, saat kepergok makan di angkringan.
Soal gagal bayar ini, kata Rana, adalah hal yang harus diselesaikan pemerintahan baru. Ia menegaskan, bahwa pada akhir 2025 nanti, jangan sampai menyisakan beban hutang.
“Kita sudah susah-susah menerjemahkan gagal bayar ke tunda bayar, menghaluskan agar beradab, tapi kan pada dasarnya ada masalah yang harus diselesaikan. Kalo yang gini nggak beres, ya kita ketawain aja, kenapa? Karena Fraksi PDIP sudah menyuarakan hal ini dalam proses pembahasan APBD,” jelasnya.
Dalam pembahasan itu, aku Rana, sudah ditanyakan bagaimana beban masa lalu, beban yang akan datang, beban 2- 3 tahun ke belakang, sehingga kemudian ditetapkan APBD. Menurut perhitungan hasil komunikasi eksekutif legislative, jelas Rana, ini dianggap akan normal kembali.
“Harus selesai, kalo gak selesai, ngapain kemarin berani nyalonin. Masih banyak lah (gagal bayarnya), lebih dari 100 (milyar), saya belum mendapat angka yang pasti 2024. Kalo sudah ada angka, harus dipublish juga agar masyarakat tahu,” kata Rana. (eki)
