Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Sport

Pejabat Publik Dilarang Nyalon Ketua KONI

KUNINGAN (MASS) – Nampaknya celah bagi pejabat publik baik bupati, wakil bupati maupun para kadis untuk mencalonkan Ketua KONI Kuningan, tertutup rapat. Pasalnya pengurus komite olahraga tingkat daerah tersebut telah sepakat untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan tersebut ditelorkan Jumat (1/2/2019) di Sekretariat KONI Kuningan, Kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra. Dari 28 cabor yang hadir, sebanyak 24 cabor yang menyetujui untuk patuh pada aturan, khususnya aturan tentang rangkap jabatan.

Perangkapan jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah, pejabat struktural dan fungsional, anggota DPRD serta PNS dengan kepengurusan KONI itu dilarang. Sebab dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU 3/2005 tentang sistem keolahragaan nasional, pasal 56 PP 16/2007 tentang penyelenggaraan olahraga, serta SE Mendagri No 800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang rangkap jabatan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selain itu, rangkap jabatan juga tidak sesuai dengan SE KPK No B-903/01-15/04/2011 tanggal 4 April 2011. Berdasarkan hasil kajian KPK, rangkap jabatan pejabat public pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Soal tersebut tidak sesuai pula dengan hasil Yudisial Review dari Mahkamah Kontitusi No 27/PUU-V/2007 terhadap Uji Materi Pasal 40 UU 3/2005 dan pasal 56 PP 16/2007 terhadap permohonan Saleh Ismail Mukadar yang menjabat ketua KONI Kota Surabaya.

Menyikapi hal itu, Pemerhati Hukum Abdul Haris SH mengacungkan jempol. Dia mengapresiasi 100 persen keberanian KONI dibawah pimpinan H Didi Sutardi yang berani membuat terobosan dalam supremasi hukum.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“KONI mengacu pada aturan baku. Saya sangat mengapresiasi, dan berarti pejabat public terjegal untuk menjadi ketua KONI,” tandasnya.

Justru seharusnya, sambung Haris, pemda berguru kepada KONI. Tidak seperti kegiatan ke Semarang tempo hari. Plt kepala Bappeda harus mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut.

“Jangan sampai bertabrakan dengan hukum. Juklak dan juknisnya itu tidak bisa dilaksanakan. Kan belum dicairkan. Makanya saya bertanya itu pakai RKA tahun berapa? Ini mengundang kecemburuan SKPD lain, karena mereka belum bisa mencairkan tapi Bappeda sudah,” kata Haris. (deden)  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam aksi demonstrasi yang digelar beberapa ormas/LSM, Senin (2/10/2023) siang di Kantor Bupati (Pendopo) Kuningan, disampaikan beberapa aspirasi. Salah satu yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam prosesi mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Kuningan, tak dihadiri Wakil Bupati M Ridho Suganda M Si. Ya, dalam...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pasca munculnya kritikan tidak adanya pemasukan dari sektor tempat parkir khusus ke PAD Pemkab Kuningan, pengelola parkir angkat bicara. Salah satunya...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan dan perhatian kita bersama. Saya baru menyadari kenapa data statistik Pusat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabar gembira datang untuk kalian yang bercita-cita untuk mengabdi sebagai pegawai negri atau pegawai pemerintahan. Pasalnya, saat ini Kabupaten Kuningan membuka...

Government

KUNINGAN (MASS) – Akhir pekan kemarin, Jumat (15/7/2022), sebanyak 432 pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Kuningan, dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Kuningan....

Government

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 618 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru dan tenaga guru se-Kabupaten Kuningan resmi dilantik Rabu (8/6/2022) ini. ASN P3K,...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menjunjung tinggi etika. Termasuk didalam kehidupan bersosial, Masyarakat Indonesia selalu mengedepankan etikanya, entah berperilaku terhadap orang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam waktu dekat Bupati Kuningan H Acep Purnama akan melakukan mutasi besar-besaran, pasca pelantikan hasil open bidding eselon 2. Dari kabar...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 ini bertambah. Setidaknya, pada tahun ini ada sejumlah 6.115 pegawai...

Government

KUNINGAN (MASS)-  Pemkab Kuningan juga tidak lupa menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H. Acar dipusatkan  di Pendopo Pada Sesala pagi. Diawali dengan...

Government

KUNINGAN (MASS) –   Bupati Kuningan H Acep Purnama akhirnya melakukan mutasi. Total ada 314 yang dilantik oleh orang nomor satu di kota kuda....

Government

KUNINGAN (MASS)- Setelah mendapatkan laporan dari Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur (Paseban) terkait penyegelan pada tanggal 20 Juli  bakal makam Tokoh Masyarakat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terhitung Juli ini pejabat lingkup Pemkab Kuningan yang memasuki usia pensiun cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Kepegawaian dan Sumber...

Government

KUNINGAN (MASS) –  Pemkab Kuningan untuk kali enam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Raihan ini merupakan suatu rekor tersendiri karena disabet secara berturut-turut....

Government

KUNINGAN (MASS)- Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Indonesia hari ini tetap bisa melangsungkan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020 di tengah...

Government

KUNINGAN (MASS)- Untuk kelima kalinya, PR Indonesia  menyelenggarakan PR Indoesia Awards (PRIA), ajang kompetisi kehumasan/public relations (PR) paling komprehensif se-Indonesia. Pada ajang ini Pemkab...

Government

KUNINGAN (MASS)- Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan menggelar Workshop Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Selasa (25/02/2020). Kegiatan  bertempat di Aula Hotel...

Government

KUNINGAN (MASS) – Mencuatnya isue adanya ‘putra mahkota’ yang akan ditempatkan pada posisi tertentu yang saat ini dijabat PLT dikhawatirkan akan menyurutkan birokrat untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terkait dengan mutasi dan promosi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ada beberapa catatan yang menurut H Ujang Kosasih MSi selaku...

Government

KUNINGAN (MASS) – Semua pejabat yang sebelumnya duduk di staf ahli bupati, dikeluarkan. H Dadang Darmawan misalnya, mantan kadis binamarga ini dialihkan ke kepala...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terkait dengan mutasi dan promosi sebaiknya pemda harus segera melakukanya. Ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD, H Ujang Kosasih MSi, Senin (6/1/2020)....

Government

KUNINGAN (MASS)- Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapatkan empat penghargaan sekaligus, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Ballroom Hotel Hilton Bandung, Selasa (19/11/2019).  Keempat penghargaan itu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kabar baik bagi warga Kuningan  yang menanti  pengumuman  tes CPNS. Pasalnya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)...

Government

KUNINGAN (MASS)- Meski BMKG memprediksi hujan akan turun bulan Oktober. Namun, hinggga Selasa tanggal 8 Oktober 2019 hujam tak kunjung datang. Untuk itu pemerintah...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bagi pegawai lingkup Pemkab Kuningan siapa yang tak kenal H Suraja SE MSi. Peawakannya besar, bertampang garang namun berhati lembut. Terhitung...

Government

KUNINGAN (MASS)- Bupati Kuningan H Acep Purnama SH MH meluncukran  program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji atau Gemar Mengaji. Pada kesempatan itu juga  dilakukan penyerahan Mushaf...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pasca pengesahan raperda perubahan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja), Bupati H Acep Purnama hendak merumuskan pelaksanaan mutasi/rotasi. Saat ditanya para awak...

Advertisement