KUNINGAN (Mass) – Sejumlah penolakan terhadap rencana proyek Geothermal di Kabupaten Kuningan terjadi pada saat Sosialisasi Pengembangan Panas Bumi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Bahkan, Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos memberikan penjelasan serupa terhadap penolakan rencana proyek Geothermal langsung di hadapan para pejabat Kementerian ESDM khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
“Jadi, pada saat itu hasil kajian dari DPRD dengan mengundang pakar dan dianggap mumpuni pemikirannya tentang Geothermal, sehingga kami membuat surat pernyataan menolak dan itu disampaikan kementerian. Disitu juga disampaikan alasan-alasan kenapa DPRD melakukan penolakan,” ucap Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos pada saat acara sosialisasi soal Geothermal di Aula Hotel Horison Tirta Sanita Kuningan, Kamis (20/10).
Rana mengaku, hal itu semata-mata karena melihat dampak yang terjadi sejauh sepengetahuannya, dan berkewajiban untuk menyelamatkan dari kerusakan-kerusakan yang ada. Diharapkan pula, Kuningan masih bisa memberikan kontribusi kepada negara walaupun bukan dalam bentuk energi.
“Tapi, syukur Alhamdulillah jika eksplorasi ini tidak ada dampaknya, ya itu terimakasih banyak. Tapi kalau ada dampak, ya kita objektif, mari kita buka, misalnya ada dampaknya gempa minor, efek kekeringan, efek tanah menjadi kurang subur, apakah ada, ya mari solusi untuk kelemahan ini seperti apa, ini yang kita butuhkan,” tandasnya.
Dirinya juga sepakat jika negara membutuhkan energi, dan siap mendukung. Namun, pihaknya juga meminta kepada negara untuk menyediakan energi bagi kepentingan rakyat.
“Tapi, ketika potensi energi itu ada dan dampaknya banyak, mari kita bicarakan penanggulangan dampaknya. Mari kita sama-sama memberikan objektifitas keilmuan kepada rakyat, agar kita juga tidak menjadi ya yang dituduhkan selama ini bahwa kita-kita ini hanya agen-agen asing, yang selama ini mengibuli apa yang menjadi pemikiran masyarakat itu sendiri,” terangnya.
Penolakan serupa juga dilakukan diantaranya oleh aktivis Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (Gempur) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kuningan. Bahkan menjelang acara sosialisasi berakhir, mereka melakukan aksi Walk Out (WO) ketika pemaparan narasumber masih berlangsung.
Sementara Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Ir Yunus Saefulhak MM MT mewajarkan kejadian tersebut dalam sebuah sosialisasi. Walaupun sebelumnya pernah dilakukan, namun bagi pemerintah pusat sendiri baru kali pertama digelar.
“Ya ada sisi eksistensi masyarakat sebagian, itu dalam dunia demokrasi seperti pembangunan insfrastruktur, selalu terjadi tidak hanya di geothermal. Di bendungan, jalan tol dan lain-lain saya kira seperti itu. Tentunya, langkah selanjutnya berharap ingin tetap dilaksanakan proses tender wilayah kerja,” pungkasnya. (andri)
