KUNINGAN (MASS) – Tuntutan warga terkait pembangunan terminal wisata Paniis ingin dibuktikan dengan bukti tertulis. Hal itu kembali disuarakan pada rapat antara warga desa dengan pihak pemerintahan desa pada Sabtu (14/12/2019) malam.
Yuswandi, koordinator warga menyebut hasil keputusan tersebut masih belum memuaskan. Menurutnya, pemerintah tidak menunjukan itikad baik dengan tidak mau memberikan komitmen secara tertulis.
“Harusnya rapat ini mempertimbangkan hasil sebelumnya pada 6 Desember kemarin,” ujarnya pada kuninganmass.com, Minggu (15/12/2019).
Dalam berita acara pertemuan pada 6 Desember lalu, disebutkan setidaknya empat poin yang telah menjadi kesepakatan bersama. Selain kejelasan tentang tuntutan masyarakat yang sudah disampaikan pada bulan bulan sebelumnya, kepastian hukum, sewa lahan tanah kas desa yang tertulis, serta kemungkinan perundingan kembali bersama masyarakat.
“Saya kira, tadi perundingan ini akan membicarakan proses persiapan nutup proyek karena surat yang disampaikan ke Bupati tidak ada tanggapan (sesuai dengan hasil perundingan sebelumnya, red), ternyata seolah olah nuntut kejelasan, kaya sosialisasi,” terangnya.
Yus menerangkan kekecewaanya, karena sebelumnya pihak Desa siap menutup projek jika tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah.“Hasilnya malah cuman menyelamatkan keputusan-keputusan mereka yang sudah salah dari awal, dan sekarang kayak mau lepas tangan dan membebankan ke pemerintahan (desa, red) yang baru,” ujarnya.
Sebelum pertemuan tersebut, terjadi juga pertemuan antara Bupati dan pemerintah Desa yang diwakili Pjs Kepala Desa dan BPD Paniis. Kuninganmass.com mencoba mengkonfirmasi pertemuan tersebut pada BPD, Yanto. Dirinya membenarkan adanya pertemuan dengan pihak pemerintah daerah, serta menjelaskan sikap Bupati terkait tuntutan warga.
“Sebenarnya pemerintah sudah beritikad baik, pekerja terminal juga sudah orang Paniis,” ujarnya.
Namun Yanto juga mengiyakan bahwasannya Bupati menunjukan itikad baiknya tidak secara tulisan. “Secara lisan sudah menjamin,” imbuhnya. (eki)
