KUNINGAN (MASS) – Polemik perijinan RS terpadu dan sejumlah
bangunan lain mendapat tanggapan dari petinggi Komisi I DPRD Kuningan. Namun
mereka menyebut kurang mengetahuinya.
“Saya gak tahu sama sekali. Ketika rapat terakhir dengan DPMPTSP
pun hanya laporan tahunan,” ujar Ketua Komisi I, A Rusdiana, yang baru menjabat
3 bulan.
Kepada kuninganmass.com, politisi Golkar tersebut berencana akan
membahasnya di internal komisi. Ia menduga persoalan itu jadi ranah pimpinan.
“Karena menyangkut perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
(LP2B), jarak antar rumah sakit, dan lainnya,” kata Nana, panggilan mantan
kades Cipedes Kecamatan Ciniru itu.
Terpisah, mantan Ketua Komisi I, H Dede Ismail pun mengaku tidak
mengetahuinya. “Saya gak hafal, waktu masih jadi ketua komisi, saya tidak ada
tembusan,” ucap politisi Gerindra yang kini menjabat wakil ketua Komisi I itu.
Menurut Deis, panggilan singkatnya, terkait perijinan bukan
ranah legislatif melainkan eksekutif. Ia mengarahkan untuk menanyakan langsung
ke DPMPTSP. (deden)
KUNINGAN (MASS) – Polemik perijinan pembangunan rumah sakit di Jl Cut Nyak Dien Windusengkahan mendapat tanggapan dari Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi....
KUNINGAN (MASS) – Polemik ijin pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Jl Cut Nyak Dien Windusengkahan rupanya masih mengemuka. Terlebih dalam beberapa hari ini,...
KUNINGAN (MASS)- Setelah menjadi perbincangan hangat terkait masalah Pembangunan Rumah Sakit Terpadu di Depan Kampus Uniku yang diduga ada pelanggaran perizinan, akhirnya pemilik rumah...
KUNINGAN (MASS)- Permasalahan pembangunan Rumah Sakit Terpadu di Jalan Cut Nyak Dien atau depan kampus Uniku menjadi perbincangan hangat di Kuningan. Pasalnya, adanya desakan...
KUNINGAN (MASS)- Permasalahan pembangunan Rumah Sakit Terpadu di Jalan Cut Nyak Dien atau depan kampus Uniku menjadi perbincangan hangat di Kuningan. Pasalnya, adanya desakan...
