KUNINGAN (MASS) – Jelajah Wisata Kuningan (JWK) yang dulu sempat digelar perdana, kali ini direncanakan bakal digelar kembali. Bahkan reklamenya telah terpasang di Bando yang membentang di Jalan Siliwangi. Yang mengherankan, antara bupati dan wabup berbeda pendapat.
Dari informasi yang diperoleh kuninganmass.com, Pemkab Kuningan telah mengedarkan surat kepada para kepala dinas kaitan dengan pemasangan one way mobil dinas mereka. Hanya saja surat tersebut ditandatangani Wabup M Ridho Suganda.
“Yaa namanya juga usaha om, siapa tau aja pada mau bantu sosialisasikan kegiatan. Cuma bantu-bantu panitia supaya gaungnya lebih wah lagi,” ujar Ridho kala dikonfirmasi dua hari lalu paska surat tersebut beredar.
Pria yang akrab disapa Edo itu merasa tidak yakin jika Bupati Acep tidak mengizinkan. Sebab menurutnya, JWK merupakan program bupati. “Masa iya pak bupatinya gak ngijinin, ini kan programnya beliau,” imbuhnya.
Dilanjutkan, ia hanya sekadar membantu panitia saja dengan mengedarkan surat kepada para kepala dinas. “Saya hanya bantu ngurus aja. Lagian kalau fotonya foto saya doang di mobil dinas kadis, baru deh beliau gak akan setuju. Ini mah fotonya juga kan foto para kadis masing-masing dinas,” jelas Edo.
Namun, lanjutnya, apabila para kadis khawatir atas imbauannya memasang one way JWK tersebut, dirinya meminta agar tidak perlu memasangnya.
“Yaa kalo para kadisnya khawatir, tinggal gak usah dipasang aja. Santai aja kita mah, toh surat itu bukan paksaan, apalagi alat politik,” tandas anak bungsu dari mantan bupati H Aang Hamid Suganda itu.
Bupati Acep Singgung Intruksi Mendagri
Sementara, Bupati H Acep Purnama sempat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2020) siang, setelah menghadiri sebuah acara di Pendopo. Dirinya menyinggung soal intruksi Mendagri No 6/2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian covid yang kemungkinan jadi pertimbangan untuk segala rencana kegiatan yang melibatkan kerumunan.
Salah satu yang mungkin akan terdampak adalah rencana Jelajah Wisata Kuningan (JWK). Menurut Acep, pihaknya sedang memikirkan rencana kegiatan tersebut, dan ada kemungkinan pertimbangan tersebut mengarah pada ditangguhkannya acara tersebut.
“Nah itu juga sedang saya pikirkan, kayaknya itu untuk sementara, kayaknya ini lebih baik ditangguhkan,” Jawabnya.
Sebelumnya, Acep menjelaskan perihal Intruksi Mendagri nomer 6 tahun 2020 ketika memberi sambutan dalam acara di pendopo. Saat diwawancarai, Acep menjelaskan bahwa isi intruksi tersebut agar seluruh kepala daerah, serta para pejabat ikut memberikan ketegasan dan penegasan terkait dengan protokol kesehatan. Serta mengingatkan kegiatan di masyarakat untuk tidak berlebihan karena pandemi covid 19 ini masih ada.
“Intruksi ini bukan bakal ada (penegasan pelaksanaanya, red), tapi harus pengetatan dan sebagainya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Acep mencontohkan, paling tidak, jika terjadi kerumunan akan dicari ada ijin atau tidaknya. Lalu jika tidak ada ijin, akan dipertanyakan kenapa kegiatan tetap berlangsung, kenapa tidak dihentikan, dan kenapa tidak diperingatkan.
“Saya rasa saya sendiri sedang berfikir, kalau kemarin bicara soal gedung kapasitas 30%, sekarang saya akan bicara rek dibatasilah,” kata Acep dengan gaya bicara khasnya. (deden/eki)
