KUNINGAN (MASS) – Di saat Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menyoroti polemik air, muncul polemik yang bergulir soal SK (Surat Keputusan) tentang tunjangan DPRD yang dianggap keliru di tahun 2025. Dianggap keliru oleh sebagian pihak, karena tunjangan DPRD dianggap tidak berdasar pada Perbup, alias tidak ada Perbupnya. Ditanya hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten … Lanjutkan membaca SK Tunjangan DPRD Disoal, Kepala BPKAD Jelaskan Begini