KUNINGAN (MASS) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan soroti program seratus hari pertama masa kerja Kepala Daerah yang seharusnya menjadi tonggak awal untuk menunjukkan arah kebijakan dan keseriusan dalam menunaikan janji politik. Namun, di Kabupaten Kuningan, janji perubahan yang sempat digaungkan dinilai belum terlihat signifikan.
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Eka Kasmarandana, menilai bahwa program prioritas belum berjalan optimal dan justru dikhawatirkan hanya menjadi narasi yang dikemas indah untuk pencitraan.
“Masyarakat Kuningan masih bertanya-tanya ke mana arah pemerintahan saat ini. Transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dan percepatan realisasi program, harapan akan menjadi narasi kosong semata,” ujarnya.
Eka menyoroti maraknya kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran besar, namun minim urgensi. Salah satunya adalah peluncuran buku 100 Hari Pertama Kerja Dian-Tuti yang disebut menelan dana sekitar Rp100 juta. Menurutnya, kegiatan tersebut lebih mencerminkan kepentingan eksistensi pribadi ketimbang urgensi publik.
“Buku ini dipertanyakan urgensinya. Di tengah kondisi keuangan yang sulit, harusnya pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan seperti jalan rusak, rumah tidak layak huni, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan serius seperti masalah gagal bayar yang belum ada kejelasan solusinya, hingga pembatalan pengadaan OB Sekda yang sempat menyedot perhatian karena anggarannya mencapai Rp400 juta. Ketidakpastian itu menurutnya bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang selama ini digaungkan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Eka menyinggung perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Pemkab Kuningan sebagai cerminan masih lemahnya pengelolaan keuangan dan sistem tata kelola pemerintahan. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi eksekutif maupun legislatif.
“Legislatif sebagai lembaga pengawas juga seakan abai terhadap fungsi kontrolnya. Padahal, peran mereka sangat krusial dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan rakyat,” tegasnya.
Eka menyatakan bahwa HMI hadir sebagai bagian dari social control dan akan terus mengingatkan pemerintah agar fokus pada kewajiban, bukan pencitraan.
“Jika pemerintah sulit diingatkan, apakah masyarakat harus turun ke jalan?” tutupnya. (didin)
