KUNINGAN (Mass) – Sebanyak tiga dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kuningan yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN Persatuan melakukan walk out (WO) saat dilaksanakan rapat paripurna tentang PU Fraksi terhadap LKPJ APBD Kuningan TA 2015 di Gedung DPRD Kuningan, Kamis (14/7). Bahkan, rapat yang sebelumnya diagendakan pukul 09.00 WIB, akhirnya molor selama hampir dua jam akibat belum hadirnya Bupati Kuningan, H Acep Purnama SH MH beserta para pimpinan DPRD.
Sebelum tiga fraksi melakukan WO, pimpinan sidang yakni Rana Suparman SSos sempat membacakan urutan seluruh fraksi-fraksi yang bakal menyampaikan PU-nya masing-masing. Namun, saat Rana yang juga menjabat Ketua DPRD Kuningan itu akan melanjutkan pemanggilan kepada setiap juru bicara fraksi, tiba-tiba sidang hujan interupsi dari para anggota dewan.
Sidang paripurna yang hanya dihadiri sebanyak 37 anggota DPRD itu, berjalan cukup tersendat akibat hampir seluruh pimpinan fraksi melakukan interupsi. Saw Tresna dari pimpinan Fraksi Golkar merupakan anggota dewan yang pertama kali melakukan interupsi, sekaligus menyatakan diri tidak akan mengikuti sidang hingga akhir.
“Kami menyadari dalam pembuatan PU Fraksi, LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) bukan merupakan satu-satunya referensi dasar pembuatan PU. Namun, dengan tidak diterimanya LHP BPK, kami rasa belum sempurna, belum secara utuh membahas pelaksanaan pembuatan PU terkait LKPJ APBD TA 2015, maka Fraksi Golkar tidak bisa lebih lanjut mengikuti sidang ini,” tandas Ketua Fraksi Golkar, Saw Tresna Septiani SH didalam rapat sidang sambil meninggalkan ruangan sidang bersama anggota dewan dari Fraksi Golkar lainnya.
Tak pelak, secara bergantian interupsi disampaikan para pimpinan fraksi mulai dari Ketua Fraksi PKB, H Ujang Kosasih dan Ketua Fraksi Restorasi PDIP, Nuzul Rachdy yang menginginkan agar sidang terus dilanjutkan tanpa menghiraukan aksi WO. Berbeda dengan dengan Fraksi PKB dan Restorasi PDIP, dua fraksi lain yakni Fraksi PAN Persatuan dan Fraksi Demokrat justru satu suara dengan Fraksi Golkar yang akhirnya juga melakukan aksi WO.
Saat dimintai keterangan pers, Ketua Fraksi Golkar, Saw Tresna mengakui aksi WO tadi bukan tanpa alasan dan dasar yang jelas. Sebab, hal paling krusial yakni LHP BPK hingga rapat paripurna itu digelar belum diterima fraksi.
“Memang tadi saya mendahului dibanding fraksi lain untuk memberikan interupsi, dengan pemikiran bahwa Fraksi Golkar memandang dan menyadari, LHP BPK ini bukan satu-satunya referensi, dan bukan satu-satunya dasar untuk membuat PU,” ucapnya.
Pihaknya juga mengakui, LHP BPK memang bukan satu-satunya juga sebagai dasar dalam menelaah dan membahas pelaksanaan APBD. Namun, fraksi Golkar berpandangan dengan tidak diterimanya buku tiga yaitu tentang kepatuhan terhadap perundang-undagan, pihaknya merasa belum sempurna dalam pembuatan PU tersebut. (andri)
