BOGOR (MASS) – Dalam rapat koordinasi Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut pihaknya akan membentuk tim evaluasi menyeluruh. Dalam rapat bersama Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat itu, KDM mendorong setiap Pemerintah Daerah membuka kanal laporan keluhan masalah terkait MBG.
“Provinsi akan menandatangani MoU dan membentuk tim evaluasi menyeluruh. Selain itu, Pemerintah Daerah untuk membuka kanal pelaporan bagi masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan, maupun masalah terkait pelaksanaan MBG,” ungkap Dedi, dalam kegiatan yang digelar di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Dalam pertemuan itulah, Dedi juga merinci standar anggaran paket MBG sebesar Rp15 ribu per porsi, terdiri dari Rp10 ribu untuk makanan, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp2 ribu sewa tempat. “Nilai makanan tidak boleh kurang dari Rp10 ribu per porsi. Karena itu kami mendorong orang tua murid dan masyarakat turut mengawasi,” tegasnya.
Ia juga mengaku, pemerintah provinsi akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan. KDM menjelaskan, pemerintah daerah diberi kewenangan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan rekomendasi, sanksi administratif, hingga penutupan layanan jika ditemukan pelanggaran. Bahkan dapat dilanjutkan ke ranah hukum.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota ditugaskan melakukan pendampingan di setiap proses MBG agar pelaksanaan berjalan tepat sasaran. Pemprov Jabar juga membuka opsi penyediaan dapur khusus yang dikelola pemerintah, terutama di daerah terpencil, atau memanfaatkan kantin sekolah sebagai dapur MBG.
Rakor juga dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, Para Asisten, Para Staf Ahli, sejumlah kepala dinas dan biro. Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Regional SPPG Jawa Barat, Badan Gizi Nasional. Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Komandan Daerah Militer III Siliwangi, Koordinator Wilayah SPPG Kab/kota di Jawa Barat, termasuk Kab. Kuningan.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, MSi, termasuk yang hadir dalam acara tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi atas program strategis nasional tersebut.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat membantu dalam meningkatkan gizi generasi muda serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” ujarnya.
Namun, Dian juga mengingatkan agar implementasi di lapangan dibenahi. Ia menyoroti beberapa persoalan, antara lain minimnya keterlibatan pemda, kewenangan terbatas dengan tanggung jawab besar, koordinasi petugas MBG yang belum maksimal, belum adanya pusat pengaduan, serta potensi masalah terkait menu, kandungan gizi, keterlambatan distribusi, hingga risiko keracunan. (eki)
