Program Subsidi Motor Listrik Menjadi Mubazir
KUNINGAN (MASS) – Moeldoko, Kepala KSP, mengatakan baru 108 unit motor listrik yang terjual dari 200 ribu unit atau hanya 0,054% saja progres per Mei 2023.
Menurut Moeldoko, penyebabnya adalah karena masyarakat belum tahu soal program subsidi pemerintah tersebut. Benarkah demikian?
Kok bisa, kebijakan target menggebu subsidi motor listrik target 200,000 unit tersebut ditanggapi dingin oleh publik? Apakah ini hanya ambisi elit pemerintah dan pengusaha mobil-baterai listrik saja yang kurang sensitif melihat kebutuhan publik secara umum?
Bukan Soal Sosialisasi Namun Soal Desain dan Target Penerima Yang Tidak Tepat dari Subsidi Motor Listrik
Serapan subsidi motor listrik sangat rendah bukan disebabkan kurangnya sosialisasi namun lebih disebabkan desain kebijakan yang tidak tepat dan membuat publik menjadi tidak percaya kredibilitas pemberian subsidi motor tersebut.
Desain kebijakan subsidi motor listrik dikhususkan masyarakat kecil seperti penerima KUR, penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BUPM), penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Mereka tidak familiar dengan pengunaan aplikasi canggih seperti Sisapira, website informasi yang memuat program subdisi motor listrik Rp 7 juta.
Mereka bukan pemilik smartphone dan familiar dengan dunia internet dan kecanggihan mobile aplikasi. itu kesalahan desainnya.
Desain subsidi motor listrik juga tidak sesuai dengan keadilan dan kesetaraan ekonomi. Bukan kalangan kecil, motor listrik bukan kebutuhan utama. Mereka lebih membutuhkan bantuan biaya BBM, LPG, sembako dan minyak goreng daripada subsidi membeli motor listrik baru.
Proyeksi 2023, program subsidi motor listrik ini tidak akan tercapai target 200 ribu unit baru motor listrik. ada dua alasan pertama syarat penerima subsidi motor listrik ini tidak sesuai dengan target pemerintah.
Penerima adalah orang kecil yang tidak menjadikan sepeda motor listrik prioritas hidup mereka. Targetnya salah dari awal dimana yang menjadi target adalah mereka yang tidak memerlukan motor bahkan untuk aktivitasnya.
Konversi Motor listrik tepat untuk mereka kalangan driver motor online dimana sebenarnya mereka tidak merasa urgen mengkonversi motor mereka menjadi listrik. Prioritas mereka adalah tarif gojek online yang lebih adil dan lebih tinggi untuk mengkompensasi biaya hidup yang semakin mahal bukan mengkonversi motor mereka, toh motor eksisting mereka kebanyakan masih kredit.
Sementara pemilik motor dari kalangan para pekerja kantoran dan pegawai diatas UMR, mereka berminat untuk mendapatkan subsidi motor listrik namun mereka tergolong orang yang tidak perlu disubsidi menurut kriteria pemerintah karena mereka kelompok menengah atas yang mampu.
Program Subsidi Motor Listrik Menjadi Mubazir
Sebenarnya karena prinsip subsidi harusnya diberikan kepada kalangan bawah namun kalangan bawah lebih memerlukan bantuan pangan dan subdisi BBM dan LPG, maka bisa dipastikan program subsidi motor tersebut akan gagal.
Bila dipaksakan untuk jalan, maka subsidi tersebut akan salah sasaran dan memicu temuan audit BPK karena memberikan bantuan kepada orang kaya yang tidak layak diberikan subsidi.
Dampaknya adalah pelaku dan operator subsidi tersebut akan menjadi calon penghuni hotel prodeo karena memanfaatkan subsidi tidak sesuai desain kebijakannya. Jelas program subsidi motor listrik akan mubazir
Saran
Program motor lisrik seharusnya dievaluasi desain kebijakannya. Bila perlu anggaran subsidi 2024 di hold dulu dan di relokasi untuk keperluan publik yang lebih tepat sasaran yaitu kelompok bawah dan kecil dimana mereka lebih membutuhkan prioritas bantuan sosial daripada pembelian dan pengkonversian motor listrik.
Subsidi motor listrik tidak tepat dilakukan tahun 2023-2024 karena tahun 2023-2024 terkendala eksosistem yang tidak kondusif untuk motor listrik. ada 5 fitur Ekosistem yang tidak kondusif tersebut diantaranya adalah:
1.Harga yang lebih tinggi: Motor listrik 2023-2024 memiliki harga yang masih tinggi. Meskipun subsidi ditawarkan untuk mengurangi harga motor listrik, perbedaan harga tersebut masih menjadi kendala bagi banyak konsumen di Indonesia.
2.Infrastruktur yang terbatas: Infrastruktur pengisian daya motor listrik masih terbatas di Indonesia. Jaringan pengisian daya yang luas dan mudah diakses sangat penting untuk mendorong penggunaan motor listrik secara luas. Kurangnya stasiun pengisian daya yang tersedia membuat beberapa calon pengguna ragu untuk beralih ke motor listrik.
3.Kesadaran dan edukasi masyarakat: Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai motor listrik masih relatif rendah di Indonesia. Banyak orang mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat dan keunggulan motor listrik, serta kontribusinya dalam mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Kurangnya edukasi mengenai teknologi dan keuntungan motor listrik bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi yang rendah.
4.Keterbatasan model dan variasi: Saat ini, pilihan model dan variasi motor listrik yang tersedia di Indonesia masih terbatas. Konsumen cenderung lebih memilih kendaraan dengan beragam fitur dan opsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurangnya variasi motor listrik dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan minat konsumen.
- Ketidakpastian regulasi: Ketidakpastian regulasi terkait motor listrik dan subsidi dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Perubahan aturan atau kebijakan pemerintah dapat memicu ketidakpastian dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan untuk membeli motor listrik.
Kesimpulan
Membentuk ekosistem kendaraan listrik butuh waktu yang lama dan bertahap, tidak boleh instan dan Shortcuts. Apa yang sedang dilakukan melalui subsidi motor listrik ini mengesankan pemerintah hanya mengejar ambisi sepihak untuk kejar transisi energi padahal di sisi lain banyak prioritas yang perlu dilakukan daripada sekedar motor listrik.
Terkesan Ambisi transisi energi tersebut, tidak menengok kepada realitas kondisi ekonomi bangsa dimana Indonesia masih mengalami infrastruktur jalan banyak yang rusak, biaya logistik yang mahal dan ekonomi yang dirasakan berat oleh kalangan bawah publik indonesia.***
Achmad Nur Hidayat, MPP Pakar Kebijakan Publik Narasi Insitute
