KUNINGAN (Mass) – Dalam sepekan ini, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khususnya bagi anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan tengah disibukan dalam kegiatan reses dari setiap Dapil. Mulai dari Dapil I hingga Dapil V, para wakil rakyat ini rajin melaksanakan reses dalam rangka penyerapan aspirasi para konsituen di setiap daerahnya masing-masing.
“Iya kita hingga sabtu depan masih ada agenda reses. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak awal reses empat hari yang lalu, jadi masing-masing anggota dewan dari PKB sibuk reses di setiap Dapilnya,” ucap Ketua Fraksi PKB, H Ujang Kosasih MSi didampingi wakil ketua fraksi, Hj Neneng Herawati SE MA serta anggota fraksi, Hj Aas Hasanah SE MSi kepada kuninganmass.com usai kegiatan reses di Pancalang, Kamis (28/4).
Dikatakan, kegiatan reses yang dilakukan partainya itu dilaksanakan secara bersama-sama seluruh anggota dewan dari PKB, di setiap dapil masing-masing anggota dewan. Hal ini sebagai langkah wujud gotong royong yang tengah diterapkan para wakil rakyat dari fraksi PKB itu.
“Kita sudah sepakat di fraksi, resesnya itu dilakukan bersama-sama. Kita juga sudah melakukan reses ke Dapil IV selesai yakni Ibu Hj Aas Hasanah, dan saya di seluruh titik di setiap Dapil hadir. Karena, saya punya kewajiban untuk bagaimana meyakinkan konstituen dan para peserta reses tentang eksistensi PKB dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku, untuk seluruh dapil memang hingga saat ini belum selesai dikunjungi. Adapun yang telah dikunjungi dalam agenda reses yaitu Dapil V, Dapil IV, Dapil II, dan Dapil I. Terlebih, setiap usai kegiatan reses para wakil rakyat ini kembali ke kantor PKB untuk melakukan evaluasi.
“Untuk III kita melakukan di hari terakhir reses. Karena apa, kita ingin suport dulu anggota dewan lain di empat dapil, dan jumat besok kita reses lagi di Cilebak dan sabtunya di Garawangi,” sebutnya.
Dari kegiatan reses itu, pihaknya menyerap sejumlah aspirasi masyarakat seperti di pemerintahan Karangkancana yang belum memiliki kantor Polsek, kantor Koramil, kantor Pos, lembaga perbankan, pasar serta kantor-kantor pemerintahan lainnya. Lalu, soal kesejahteraan guru ngaji yang masih dinilai perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk bisa lebih diberdayakan.
“PKB akan mengusulkan kepada pemerintah daerah bagaimana atensi pemerintah derah terhadap para guru ngaji, yang jelas-jelas beliau-beliau ini punya jasa dalam mencerdaskan bangsa. Bahkan, guru-guru ngaji dan guru-guru baca tulis Al Quran yang ada di mushola dan masjid yang ada di wilayah Pancalang itu belum mendapat perhatian khusus,” terangnya.
Disamping persoalan guru ngaji dan BPJS, pihaknya menyampaikan, bahwa ada beberapa masdrasah diniyah dan lembaga pendidikan keagamaan yang hingga saat ini, masih mendapatkan kesulitan pada saat akan mendapatkan perhatian anggaran dari pemerintah daerah.
“Ini sangat dipahami bahwa salah satu kesulitan diantaranya adalah karena harus ada status lembaga berbadan hukum, seperti ada akta notaris dan pengesahan secara kelembagan dari kementrian hukum dan HAM. Itu yang menjadi keluhan masyarakat, karena itu nanti kita minta kepada pemda agar mampu memberikan motivasi, bila perlu membimbing lembaga-lembaga itu untuk bisa membuat badan hukum,” pungkasnya. (andri)
