Sekda Pun Terjun Jadi PLT, Kapan Mutasinya?

KUNINGAN (MASS) – Saking banyaknya jabatan yang kosong, Dr H Dian Rachmat Yanuar yang kini menjabat sekda, terjun pula menjadi PLT (pelaksana tugas). Paska pensiunnya 2 pejabat eselon 2, Dian kini menjadi PLT Kepala Disdikbud yang sebelumnya ditempati H Maman Hermansyah.

Maman sendiri yang sebelumnya menjabat Asda 1 Setda sekaligus PLT Kepala Disdikbud, masuk usia pensiun terhitung 1 Januari 2020. Masa pensiunnya berbarengan dengan H Dadang Supardan yang menduduki Asda 2 Setda sekaligus PLT Kepala Dinsos PPA.

Lantaran 2 pejabat ini pensiun, terjadi kekosongan baru di 4 jabatan. PLT Asda 1 ditempati H Nana Sugiana yang kini menjabat Asda 3 Setda. Sedangkan PLT Asda 2 diduduki H Dadang Darmawan yang sekarang menjabat Staf Ahli Bupati.

Untuk PLT Kepala Dinsos PPA, diisi oleh Teddy Suminar MSi selaku kepala Diskominfo. Baru kemudian PLT Kepala Disdikbud dirangkap oleh Dian Rachmat Yanuar selaku sekda.

“Iya sudah ditunjuk PLTnya. Asda 1 oleh pak Nana Sugiana, lalu Asda 2 oleh pak Dadang Darmawan. Untuk kadinsos oleh pak Teddy Suminar, sedangkan kepala Disdikbud oleh saya,” sebut Sekda Dian Rachmat Yanuar, kala dikonfirmasi Kamis (2/1/2020).

Jadi Kapan Mutasi?

Jika jabatan yang baru kosong sudah ditunjuk PLT maka muncul spekulasi pelaksanaan mutasi/rotasi pejabat lingkup Pemkab Kuningan bakal molor. Padahal apabila dijumlahkan, jabatan kosong mulai eselon 2 sampai 4, sudah mencapai lebih dari 200.

Jumlah pejabat PLT sendiri, menurut Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), H Uca Somantri MSi, mencapai 185 orang. Itu karena kekosongan jabatan eselon 4b tidak diisi.

Kala ditanyakan kapan pelaksanaan mutasi, Dian selaku sekda menegaskan, tergantung perintah pimpinan. Disusul dengan pertanyaan kendala apa yang membuat upaya pengisian jabatan tersebut tersendat, ia menjelaskan karena proses yang panjang.

“Kan sekarang prosesnya panjang. Untuk eselon 2, rotasi harus ada izin dari pemprop dan pusat. Belum lagi untuk eselon 3 dan kebawahnya, khusus SKPD tertentu juga ada izin. Berliku dan panjang sekarang mah,” terang Dian. (deden)