Sekda Dipanggil Dewan, Mestinya Ada Sensus Kemiskinan Non BPS

KUNINGAN (MASS) – Sejak lama legislatif telah menyarankan agar eksekutif melakukan sensus atau survey menyangkut kemiskinan di Kuningan. Sensus tersebut bersifat independen dan terpisah dari tugas keseharian BPS (Badan Pusat Statistik).

Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih MSi kala memanggil pejabat pemda, Selasa (2/2/2021). “Saya menyarankan itu, dan sebetulnya telah diusulkan dari dulu,” kata Ujang usai rapat yang digelar di ruang kerja ketua dewan itu.

Lebih jauh ia menerangkan, sensus yang harus dilakukan pemda diharapkan lebih komprehensif dengan paramaternya sendiri. Dengan begitu, hasilnya dapat dijadikan rujukan utama dalam memutuskan kebijakan dari berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Bukan hanya soal kemiskinan, bisa sekalian disurvey berbagai hal lainnya seperti masalah pengangguran dan problem penting masyarakat. Yang mana nanti bisa dijadikan acuan utama,” jelas ketua DPC PKB Kuningan tersebut.

Pandangannya ini didengar langsung oleh Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi beserta para kepala SKPD terkait seperti Bappeda, Dinsos, BPKAD dan Dinkoperindag. Hadir dalam rapat itu ketiga pimpinan dewan selain Ujang, diantaranya Nuzul Rachdy SE, H Dede Ismail SIP dan Hj Kokom Komariyah.

Disamping menyampaikan usulan tersebut, Ujang berterimakasih kepada pemda yang berdasarkan penjelasannya sedang dan akan terus melakukan kajian secara serius terkait dengan data eksisting kemiskinan. Kemudian di mapping sesuai dengan kondisinya  dan menyiapkan rencana kerja dan rencana aksinya yang lebih tepat.

Berbagai masukan pun disampaikan, terutama menyangkut bagaimana meminimalisasi kemiskinan melalui ikhtiar pembukaan lapangan tenaga kerja. Kemudian sinergi rencana program kegiatan antara eksekutif dan legislatif.

“Tadi banyak masukan yang kami sampaikan, dan semoga mampu diimplementasikan, bukan hanya sekadar rapatnya saja,” pungkas Ujang. (deden)