KUNINGAN (MASS) – Bertempat di Ruang Purbawisesa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, telah dilaksanakan Penobatan Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada perwakilan Pelajar SMA/SMK/MA se-Kabupaten Kuningan Tahun 2021 dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Kuningan, H. Acep Purnama, S.H., M.H.
Selain itu, Bupati Kuningan mengukuhkan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Kabupaten Kuningan berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 180/KPTS.04-Huk/2021, Senin (1/3/2021). Pengukuhan dilaksanakan secara langsung dan virtual dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pandemi Covid-19.
Hadir dalam kegiatan pengukuhan Asisten Daerah 2 Setda Kuningan, Kepala Bidang HAM Kemenkumham Jabar, Pengawas SMA Madya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Seksi P2M BNNK Kuningan, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Subang, Ketua FPSH HAM Jawa Barat.
Dalam arahannya, Bupati Acep ingin FPSH HAM merancang rencana aksi strategis dalam rangka meningkatkan kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia dikalangan pelajar. Pentingnya pembentukan karakter dimasa remaja menjadi gerbang awal membentuk insan yang sadar dan taat Hukum.
Acep mengharapkan dalam kegiatan pendekatan kesadaran Hukum dan HAM harus terus melaksanakan trobosan dan inovasi, serta mengikuti perkembangan jaman tanpa melupakan nilai-nilai khazanah kebudayaan nusantara.
“Forum ini harus hadir ditengah-tengah pelajar, bahkan kalau perlu harus ada di setiap sekolah, dan akhirnya menjadi sekolah sadar hukum,” ujarnya.
Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM di Kabupaten Kuningan harus dapat mensosialisasikan kesadaran Hukum dan HAM di sekolah, karena di sekolah-sekolah masih banyak para pelajar yang melanggar peraturan yang diterapkan, kurang disiplin, penggunaan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya.
“Urusan sadar kembali kepada jati dirinya masing-masing, tapi saya berharap para pengurus yang dikukuhkan harus menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Kuningan yang mendorong dan meningkatkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat khususnya dikalangan pelajar,” harapnya.
Senada dengan Bupati Kuningan, Ketua FPSH HAM Jawa Barat, Nandi, mengharapkan pengurus yang dikukuhkan untuk terus memberikan konsep terbaik, dan terus bersinergi, karena membangun kesadaran Hukum dan HAM sangat berat jika tidak diterapkan kerjasama dengan semua pihak.
“Hari ini dikukuhkan, kalau perlu besok harus langsung beraksi, karena beban tanggung jawab sudah berikrar dihadapan pak bupati ingin menjadikan Kabupaten Kuningan Sadar Hukum HAM,” tandasnya.
Nandi menjelaskan bahwa kegiatan pengukuhan di Kuningan merupakan serangkaian agenda kegiatan pengukuhan di Tahun 2021 yang sukses menjadi Role Model Pengukuhan Duta Hukum HAM di Masa Pandemi Covid-19.
“Selepas pengukuhan, komitmen kami tidak akan melepas begitu saja kami melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan evaluasi, sehingga kami harapkan pengukuhan ini hanya seremonial, disini kita belajar manajemen kepemimpinan organisasi,” ucap Nandi. (deden/rl)
