KUNINGAN (Mass) – Berbeda dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah memberikan sinyal koalisi dengan partai lain di Pilkada 2018, sejumlah Parpol seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai hal itu masih terlalu dini. Bahkan, PAN dan PKS melihat bahwa garis politik pusat tidak mutlak menjadi dasar keputusan partai dalam menentukan sikap koalisi di daerah.
“Ya telalu dini lah ya, karena kadang-kadang kan politik itu bisa berubah dan dinamis. Jadi, kita lihat saja situasinya seperti apa, masih jauh lah, tapi kita tetap menjalin komunikasi yang baik dengan partai-partai lain,” kata Ketua Bidang Pengkaderan dan Pendidikan DPD PAN Kuningan Heri Sadeli saat dimintai keterangan persnya kemarin, Jumat (13/1).
Bahkan kata Heri, komunikasi yang dilakukan PAN itu tidak terbatas. Maksudnya, komunikasi tidak hanya dilakukan terhadap parpol lain tapi juga kepada semua pihak baik Ormas, OKP, kalangan pesantren dan lainnya.
“Intinya, jangan sampai PAN ini terkesan eksklusif. Lalu, untuk di Kuningan sendiri Insya Allah PAN sudah bisa diterima oleh semua kalangan, karena kami tidak menjaga jarak dan demi kebaikan untuk masyarakat Kuningan mari bersama-sama membangun Kuningan,” ajaknya.
Tak jauh berbeda disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan Dede Sudrajat. Dirinya menilai, koalisi Pilkada dinilai masih terlalu dini untuk dibicarakan. Namun, PKS juga membuka diri untuk berkoalisi dengan partai manapun dalam menentukan calon kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Sebab, koalisi dalam politik adalah suatu keniscayaan, dan PKS sendiri lobi-lobi politik sudah mulai dilakukan dengan banyak partai. Soal koalisi nanti juga akan dilakukan PKS dengan siapapun, lihat saja nanti situasinya,” katanya.
Tapi yang jelas kata Dede, keputusan PKS dalam penentuan sikap koalisi partai tidak mesti mengikuti garis politik di pusat. Sebab, konstelasi politik di daerah itu berbeda dengan pusat. (andri)
