Connect with us

Hi, what are you looking for?

Headline

Sebut Dinas Ceroboh Soal Jalan Lingkar, Rana: Itu Yang Menyebabkan Resiko Bupati Menjadi Tinggi, Kasian

KUNINGAN (MASS) – Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman S Sos mengatakan polemik rencana pembangunan jalan itu, yang dirugikan Bupati.

“Kecerobohan dinas itu yang menyebabkan resiko bupati menjadi tinggi. Dinas harus cerdas, masa eselon 2 ngalamin eh salah ini, masa naro duit coba-coba, kayak minyak kayu putih aja hehee,” ujarnya di sela-sela wawancara, Selasa (1/11/2022) kemarin.

Hal tersebut, disampaikan politisi PDIP itu kala ditanya perihal oper-opernya mata anggaran pembebasan lahan. Awalnya, pembebasan lahan itu di APBD murni, ada di Dinas PUTR. Sementara, di APBD perubahan, dialihkan ke DPKPP.

Rana, sebelumnya berbicara cukup panjang saat diberondong pertanyaan soal jalan lingkar timur selatan, sesaat setelah melakukan rapat komisi 3

“Kebetulan selama muncul opini atau pembahasan pemberitaan jalan lingkar, komisi 3 baru sekarang melakukan rapat internal. Dan dalam pembahasan itu direncanakan akan mengetahui lebih detail, sehingga harus ada rapat dengan pendapat (RDP) dengan komisi terkait, meluruskan supaya tidak liar,” ujarnya.

Speengatahuannya, jelas Rana, hal yang perlu diluruskan adalah soal anggaran “sangkaan” total 65 M. Ditegaskan Rana, itu tidak ada.

“Cuman dalam buku induk APBD murni, ada nomenklatur pembangunan jalan, mencapai 34,240 M. Asumsi dari temen komisi, karena nomenklaturnya pembangunan, akan membangun jalan yang tidak berhotmix jadi berhotmix. Ternyata ada perubahan di parsial 3, angkanya 35, (berubah) jadi pembelanjaan asset beli tanah,” imbuhnya.

Menurutnya, ini hanya perlu pelurusan mekanisme saja. Apakah benar membeli aset dan bukan membangun jalan ? Lalu menyamakan berpikir di komisi 3.

“Karena ini perwakilan partai politik, semua berkepentingan untuk meluruskan. Ingat, jadi partai-partai politik bukan berkonspirasi untuk merubuhkankan (menggagalkan proyek). (Tapi ini) bebannya di dewan, ada isu dewan tidak tahu. Kalo dewan mengatakan tidak tahu, itu alasan naif, karena itu dibahas sama-sama, di legislatif tempatnya,” paparnya.

Dulu, tidak ada pertanyaan dari dewan karena nomenklaturnya pembangunan. Adumsinya, tinggal launching untuk dibangun.

“Saya minta di (rapat) komisi 3. Silahkan kajian di fraksi, silahkan mengklasifikasi, mana belanja aset, mana belanja modal (soal nomenklatur pembangunan jalan dan atau pembebasan lahan). Itu dulu biar tidak kemana-mana ngomongnya,” imbuhnya.

Setelah itu, lanjut Rana, baru bicara bahwa soal integrasi Kuningan dengan pusat, soal rencana pembangunan nasional.

“Disini muncul isu baru, bahwa 2023 akan dibangun, sehingga ada anggaran pembelian tanah. Nah akan dibangunya itu harus jelas, informasinya dari siapa, dokumentasinya yang memperkuat dibangunya dari siapa, adakah surat dari kemenPUPR, Bappenas ? baru kuita statement Kuningan akan dibangun jalan,” imbuhnya.

Raba mengatakan, saat ini, Kabupaten Kuningan belum mampu membangun jalan seluas itu secara keuangan. Karenanya butuh bantuan dari pemerintah pusat. Karena kalo mampu, sebenarnya tinggal dialokasikan saja.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sadar tidak sadar, kemampuan teras kuta belum bisa maksimal. Bupati tidak mau memberatkan masyarakat dengan pungutan, sehingga minta bantuan (pusat),” terangnya.

Namun, saat Komisi 3 melakukan studi banding ke kementrian, justru malah mendapat informasi bahwa pembangunna jalan lingkar timur selatan belum dianggarkan 2022-2023

“Kaget. Kenapa dianggarkan pembebasan tanah, (padahal) belum ada yang mengikat. Jadilah polemik,” imbuhnya.

Namun, Rana menegaskan, itu bukanlah kerugian negara, karena auangnya masih ada, tersimpan.

“Yang kita tanyakan mekanisme, karena ada beberapa anggota dewan (mengaku) tidak tahu, masa dewan tidak tahu. Anggota dewan titik komanya APBD harus tahu. (Itu banggar?) ya teknisnya, tapi kan di paripurnakan, parsial kan ada fraksi-fraksi. Persoalannya, fraksi menyampaikan pada anggota tidak ? Itu masing-masing. Jangan digeneralisir ke ruang institusi dewan,” tuturnya.

Soal pimpinan dewan mengundang SKPD terkait lebih dulu, Rana bilang itu juga dibahas di rapat komisi 3. Padahal, pimpinan tugasnya dibantu komisi.

“Tadi dibahas, kami akan mengundang OPD yang diundang pimpinan. Berarti harus ada narasi yang sama. Jangan berbeda barasi, nanti kita dipeta konflikan antara pimpinan dan komisi,” ujarnya.

Saat ditanya harusnya seperti apa, Tatib pimpinan seperti apa soal seperti ini, Rana enggan menjawab. Itu Ranah pimpinan, kalo dijawab, Rana memyebut dirinya akan disebut sakit hati.

Kembali soal pembelian tanah, Rana menjawab Pemda tidak salah karena pembelian itu merupakan persiapan untuk pembangunan. Namun, kala tidak jadi dibangun, berarti pemda gagal dalam perhitungan.

“Kalo (contohnya) APBd Kuningan 3 T, belanja 1 T, itu sah, selama yang lain beres. Yang tidak sah itu kalo dibawa ke rumah. Tentu dengan mekanisme keterbukaan. Jadi kisruh ini, karena keterbukaan ini tidak dibangun,” kata Rana mencontohkan.

Soal oper-oper anggaran, Rana juga membela Bupati. Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah punya keinginan jalan itu dibangun dan dipresentasikan ke dinas.

Namun selanjutnya, soal teknis, seharusnya itu urusan dinas. Bupati tidak perlu mengurusi hal seperti itu. Apakah dinas A bisa, dibas B bisa, itu urusan dinas.

“Keceribohan dinas itu, yang menyebabkan resiko Bupati menjadi tinggi. Dinas harus cerdas, masa eselon 2 ngalamin eh salah ini, masa naro duit coba-coba, kayak minyak kayu putih aja hehee,” ujarnya dengan tawa yang khas.

Kala ditanya soal dana yang kadung terpakai, Rana menjelaskan itu memang ada tahapan. Seperti soal tim survey, dimana tim parsial itu bberapa intstitusi digabung.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tapi, muncul soal baru. Rana mengaku mendengar dari salah satu pejabat dinas sekelas kabid, kalo angka pembeliannya sekian hektar itu harus oleh provinsi.

“Kalo gitu, kok kenapa sudah dilakukan survey ? Kan itu ada ketentuan kalo sekian banyak harus oleh provinsi, kan itu ketentuan normatif, kenapa gak dibaca dulu, jadi aja hambur-hambur uang. Kalo (misal) diatas 5 hektar oleh provinsi, ya Kabupaten jangan proaktif, jadi kan mubazir,” sentil Rana.

Padahal, masih dalam paparan yang sama, Kabupaten Kuningan punya pengalaman saat membangun jalan lingkar timur. Rana heran, kenapa itu tidak dijadikan acuan, contoh untuk hari ini.

Contohnya, dulu dilakukan oleh provinsi, tapi sekarang dinasnya malah inisiatif, survey. Rana mengatakan, hal seperti ini mahal bikin bingung.

“Setelah rame, Bupati disalahin, kasian dong.
Jadi kalo sudah ketentuannya tertera, tertulis, jangan coba-coba deh. Akhirnya rapat komisi itu lelucon. Oh ini harus oleh provinsi, kenapa baru sadar hari ini, kan kemarin udah (ada contoh). Kalo udah ada contoh tidak perlu contoh lain,” terangnya.

Meski menyentil dinas, Rana kembali menegaskan tidak ada kerugian negara. APBD kuga mungkin saja tidak mubazir. Hanya saja, dari aspek efesiensi, kalau belum ada dokumen penunjang, harusnya dipertimbangkan dulu.

“Kalo ada dikumennya, ya harus secepatnya dibangun. Koordinasi dengan pusatnya, berdoa agar ini berhasil dibangun, toh untuk Kuningan juga,” imbuhnya.

Namun saat ini, persoalan ini kadung jadi polemik. Rana sempat berkata kalimat kebohongan publik, karena mau dibangun ternyata belum ditetapkan APBN, prank.

“Kepala bappeda yang ngomongnya, dapat diyakinkan. (Harusnya) Ditunjang oleh dokumentasi, biar tidak jadi sumber kritikan Bappedanya,” tuturnya sembari mengatakan bahwa pengelolan negara, nomenklaturnya harus jelas.

Di akhir, kala ditanya kenapa DPRD dulu setuju mencantumkan nomenklatur pembangunan saat dibahas Banggar, apakah DPRD tidak jeli, Rana menjawabnya sembari tertawa.

“Tanya ke Pak Yudi ya, Pak Yudi ketawa ini. Tanya ke Pak Yudi tanya ke Pak Toto, senior itu di Banggar,” jawabnya sembari tertawa. (eki/deden)

Video : https://www.instagram.com/tv/CkXirgTIqlf/?utm_source=ig_web_copy_link

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement mgid.com, 597873, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Pengadaan layar interaktif / digital signage  ternyata bukanlah pengadaan baru. Meski masuk SiRUP untuk tahun 2025, pengadaanya sudah berlalu, namun jadi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dilempar wacana pengadaan layar interaktif / digital signage oleh Ketua Dewan, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Kabag Barjas) Setda angkat bicara....

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya muncul kritik soal pengadaan mobil dinas anyar pimpinan DPRD senilai Rp 2,6 Milyar , kini muncul lagi pengadaan yang...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Polemik pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan kembali memanas setelah pernyataan terbaru dari Pimpinan Dewan dan pihak Eksekutif yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jika tidak dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan, tunjangan yang harus dibayar pemerintah ternyata lebih besar, hampir...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Kuningan yang menelan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Kapolres Kuningan AKBP M. Ali Akbar bersama istri melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Ika Siti...

Government

KUNINGAN (MASS)- Pasca menerima aksi demontrrasi yang bahkan sempat terjadi dorong-dorongan di pagar gedung DPRD Kuningan, Ketua DPRD  Nuzul Rachdy, S.E., memberikan tanggapan terkait...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan Ketua PSI Kuningan Asep S Sonjaya (Asep Papay) yang menyoroti DPRD agar ikut efesiensi di tengah kondisi keuangan daerah yang...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman, menegaskan bahwa program manajemen dan tata kelola pemerintahan yang diusung...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) mengapresiasi hasil Rapat Paripurna DPRD, Selasa (4/3/2025) kemarin, dengan agenda utama membahas putusan Badan Kehormatan (BK)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Persoalan dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kuningan, kembali disikapi oleh Ketua Distrik 020 Angkatan Muda Siliwangi...

Business

KUNINGAN (MASS) – Pembangunan RM Mie Gacoan yang berada di Jalan Aruji Kertawinata Kuningan depan SMAN 2 Kuningan, disidak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan...

Politics

JAKARTA (MASS) – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggota...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan terus mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk bertindak tegas kepada salah satu anggotanya yang terlibat dugaan perselingkuhan. Desakan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – DPRD Kabupaten Kuningan baru saja menggelar Rapat Paripurna soal dugaan perselingkuhan yang menyeret salah satu anggotanya, Rabu (12/2/2025) siang di gedung...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ketua PC PMII Kuningan, Dhika Purbaya menilai bahwa kinerja BK (Badan Kehormatan) DPRD Kuningan tidak serius mengatasi permasalahan di lembaganya sendiri....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kuningan mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan beserta Jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Situasi Kuningan saat ini sedang tidak baik-baik saja dan memprihatinkan, banyak permasalahan yang muncul dan mencuat di permukaan, dari mulai tunda...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan, melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Rudi Idham Malik, anggota DPRD Kabupaten Kuningan angkat bicara terkait isu yang belakangan santer menghantamnya. Ia dengan tegas membantah adanya penggerbekan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Belakangan ini, beredar di media sosial sebuah video yang memuat narasi tentang dugaan penggerebekan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang diduga melakukan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jadi, sebenarnya kapan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si dan Tuti Andriani SH MKn akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Setelah sebelumnya sosok rana Suparman dan M Ridho Suganda muncul ke publik jelang Konfercab dan pemilihan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kuningan, Plt...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC PKB Kabupaten Kuningan H Ujang Kosasih M Si yang juga Wakil Ketua DPRD Kuningan, mengaku baru tahu soal isu...

Advertisement mgid.com, 597873, DIRECT, d4c29acad76ce94f smartadserver.com, 4577, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 onetag.com, 7cd9d7c7c13ff36, DIRECT appnexus.com, 13099, RESELLER pubmatic.com, 161593, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11006, RESELLER, 0bfd66d529a55807 appnexus.com, 15825, DIRECT, f5ab79cb980f11d1 sonobi.com, 4dd284a06a, RESELLER, d1a215d9eb5aee9e appnexus.com, 15825, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 Media.net, 8CUTQ396X, DIRECT videoheroes.tv, 212716, RESELLER, 064bc410192443d8 sharethrough.com, YYFDsr3Y, RESELLER, d53b998a7bd4ecd2 appnexus.com, 12976, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 rubiconproject.com, 25060, RESELLER, 0bfd66d529a55807 video.unrulymedia.com, 170071695, RESELLER Contextweb.com, 562794, RESELLER,89ff185a4c4e857c
Exit mobile version