KUNINGAN (MASS) – Memperhatikan pemberitaan soal adanya dugaan terjadi Malpraktek di rumah sakit Umum daerah (RSUD) Linggajati, Kabupaten Kuningan. Telah terjadi meninggalnya bayi pasangan Andi-Irmawati, Warga Gandasoli, Kecamatan Kramatmulya, Kabupa ten Kuningan,
Malpractice adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati dari seoranga dalam menjalankan profesinya. Ukuran dari tingkah laku yang kurang hati-hati itu tidak kita temui dalam hukum melainkan terletak pada ketentuan seorang hakim.
Penyebab terjadinya malpractice adalah tindakan dokter yang kurang hati-hati dalam merawat pasien yang menyebabkan kerugian pasien. Disamping, Itu seorang dokter yang melakukan perawatan tanpa persetujuan pasien, sedangkan hasil perawatan itu mengakibatkan cacat atau matinya, maka dokter dapat dikenai Pasal 1366 KUHPerdata jo Pasal 359 KUHP jo Pasal 190 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .
Pasal 1336 KUHPerdata, yang isi bunyinya :
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja kerugian yang disebabkan perbatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”
Pasal 359 KUHP, yang isi bunyinya :
“Barang siapa karena salahnya menyebabkan kematian orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun”
Pasal 190 UU No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang isi bunyinya :
“(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal 32 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang isi bunyinya :
” (1) dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintahan maupun swasta , wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.”
Tenaga kesehatan diduga melakukan Malpraktek penyelesaianya melalui ADR ( Aternative Disfute Resolution) artinya penyelesaian konplik ( sengketa ) diluar Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, yang isi bunyinya :
“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus di selesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”
“Terjadinya malpractice” dapat melibatkan tidak hanya satu dokter, mungkin juga tim dokter atau tenaga para medis lainnya. Bahkan, faktor-faktor lain dapat pula menentukan berhasil tidaknya tindakan seorang dokter. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengurangi terjadinya malpractice yaitu:
(1). Penanaman nilai-nilai moral yang terkandung dalam KEKI sebaiknya dilakukan sedini mungkin
(2). Pemberian izin praktek dokter harus diperketat misalnya dokter spesialis tidak boleh praktek sebagai dokter umum
(3). Perlu dilakukan peninjauan secara berkala terhadap izin praktek
(4). Peningkatan pengetahuan maupun keterampilan dokter perlu dilakukan melalui diskusi-diskusi maupun sarana yang lain
(5). Dokter harus memenuhi hak-hak pasien sebagaimana telah dijelaskan di muka
(6). Dokter yang melanggar KEKI harus dikenak sanksi yang tegas, misalnya pencabutan sementara izin prakteknya.
Adapun kegagalan perawatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain misalnya fasifitas rumah sakit yang tidak memenuhi syarat sebagai rumah sakit maka perlu diadakan pengontrolan terhadap keadaan rumah sakit maupun peninjauan kembali tujuan dari pendirian rumah sakit. Di samping itu, perlu dibuat suatu persyaratan yang ketat untuk dapat mendirikan sebuah rumah sakit, sehingga unsur untuk mencari keuntungan semata-mata dapat dihindari. Misalnya, baru-baru ini terjadi protes dari perawat Rumah Sakit Sumber. Waras yang menuntut kenaikan gaji. Rumah Sakit yang melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah harus ditindak tegas.
Penulis : Hamid,S.H.,M.H. Advokat dan Kuasa Hukum DPC Apdesi Kabupaten Kuningan Jabar dan Novan Eptara,S.H. Advokat, dan pemerhati hukum
