Connect with us

Hi, what are you looking for?

Government

“Saya Percaya Dewan Tak Akan Mudah Menyetujui Raperda RDTR”

KUNINGAN (MASS) – Penunjukan HM Ridwan Setiawan sebagai Plt Kadis PUPR diharapkan bukan hanya sekadar ingin mengukseskan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang). Sebab diyakini oleh beberapa kalangan, DPRD akan tetap komit dan konsisten terhadap pengembangan lahan pertanian berkelanjutan.

“Semoga rumor yang berkembang soal penunjukan Pak Wawan (Ridwan Setiawan) sebagai Plt Kadis PUPR diarahkan untuk menyelesaikan Raperda RDTR yang masih menggantung hanya sekedar isu. Saya percaya DPRD juga tak akan semudah itu menyetujui Raperda RDTR yang akan berisiko kepada konsistensi pemkab terhadap pengembangan lahan pertanian berkelanjutan,” tandas Direktur Merah Putih Institute, Boy Sandi Kartanegara.

Sebaliknya, dia berharap penunjukan Ridwan itu betul-betul didasari oleh pertimbangan profesional guna kelangsungan pembangunan daerah. Khususnya bidang infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Pemkab meskipun diwarnai dengan keterbatasan anggaran.

“Memang diakui kemampuan Pak Wawan untuk itu sudah terbukti dan tak perlu diragukan. Banyak terobosan-terobosan di bidang infrastruktur yang sudah dilakukan semenjak beliau menduduki kadis DTRCK,” kata pria berambut gondrong itu Minggu (5/8/2018).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hanya yang perlu diingat oleh pemkab, imbuhnya, pembangunan itu tidak melulu soal infrastruktur. Tapi pembangunan manusia juga mutlak diperhatikan. Karena Lagu kebangsaan Indonesia Raya juga mengamanatkan bangunlah jiwa-nya, bangunlah raga-nya.

“Dan yang harus diperhatikan tentang infrastruktur kita adalah menyangkut kualitas yang berdampak pada efisiensi anggaran pembangunan. Jangan lagi APBD tercurah untuk ruas jalan yang itu-itu saja, penyebarannya harus merata agar APBD bisa berlaku adil bagi segenap warga masyarakat Kuningan,” pungkasnya. (deden)

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Jalan lingkar timur selatan yang merupakan lanjutan dari lingkar timur utara, rupanya menelan biaya sangat fantastis. Dana yang hendak digelontorkan untuk...

Government

KUNINGAN (MASS) – Setiap pejabat penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan termasuk para pejabat di lingkup Pemkab Kuningan. Hal itu merupakan aplikasi...

Government

KUNINGAN (MASS) – Rencana pemindahan lokasi Terminal Wisata Terpadu dari Desa Paniis Kecamatan Pasawahan ke lahan milik PT Geger Halang di luar Desa Paniis...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam waktu dekat Pemkab Kuningan bakal mendapat kucuran dari pusat dalam jumlah yang fantastis. Angkanya mencapai sekitar Rp100 milyar. Ini diungkapkan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Menyikapi Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang terkatung-katung, Ketua DPRD Rana Suparman SSos angkat bicara. Ia mengatakan, pimpinan dewan wajar...

Government

KUNINGAN (MASS) – Selain tuduhan menghambat pembangunan, Pansus RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) juga dituding terbelah menjadi 2 faksi. Dari 13 personil pansus, satu...

Government

KUNINGAN (MASS) – Lamanya pembahasan Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) sejak 2015 silam, mendapat penjelasan dari Sekretaris Pansus Rudi O’ang Ramdhani. Politisi PKS...

Government

KUNINGAN (MASS) – Tudingan miring terkait rangkap jabatan HM Ridwan Setiawan MH sebagai kepala DPRPP sekaligus plt kadis PUPR, mendapat penjelasan Bupati H Acep...

Government

KUNINGAN (MASS) – Penunjukan HM Ridwan Setiawan SH MH MSi (kepala DPRPP) sebagai Plt kadis PUPR memicu banyak kalangan menduga-duga. Salah satunya mensinyalir, pengangkatan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ditunjuknya HM Ridwan Setiawan (kepala DPRPP) untuk menjadi Plt kadis PUPR mendapat respon dari Ketua DPRD, Rana Suparman SSos. Ia menegaskan,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Lantaran Ir H Jajat Sudrajat MSi pensiun, jabatan kepala Dinas PUPR ditinggalkan. Pengisinya ditunjuk HM Ridwan Setiawan SH MSi sebagai Plt...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terkait siapa pengisi jabatan sekda definitif, seorang pensiunan birokrat memberikan masukan. Ia berpendapat, lebih baik bagi-bagi kapling. Yang bersuara ini H...

Government

KUNINGAN (MASS) – Bukan hanya pabrik pulpen di Jalan Baru Sampora-Cilimus, Kuningan Super Block (KSB) di Jalan Siliwangi dan Rumah Sakit di Jalan Windusengkahan...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Zonasi industri di perkotaan Cilimus, sesuai dengan draft Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang sedang digodok, hanya seluas 1,7 hektar....

Government

KUNINGAN (MASS) – Sekitar tiga tahun lamanya Raperda RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) belum ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah). Pada tahap awal, pembahasan raperda...

Advertisement
Exit mobile version