KUNINGAN (MASS) – Waroeng Rakyat kembali hadir dengan forum diskusi pemerintahan dan kebijakan publik, Sabtu (20/9/2025). Bertajuk “Setahun DPRD Kuningan, Sudah Terasakah Keberadaannya?”, diskusi berlangsung di Kopi Miko Jl. Siliwangi No.141, Kramatmulya, Kec. Kramatmulya.
Acara yang dimulai pada pukul 13.00 dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, mahasiswa, dan pengamat politik. Di diskusi kali ini mendapat perhatian luas, terbukti dengan antusiasme peserta yang hadir cukup banyak.
Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Kuningan selama satu tahun terakhir. Hadir langsung sebagai pemantik, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE, Sekertaris DPRD Dr H Deni Hamdani, pengamat senior sekaligus Ketua F-Tekkad Soejarwo, serta para aktivis muda.
Salah satu pemantik perwakilan dari ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) Dede Awaludin yang kerap dipanggil Delon, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.
“Kami berharap agar 5 perda yang dihasilkan tidak hanya sekadar titipan, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu topik yang dibahas adalah produktivitas DPRD dalam menghasilkan peraturan daerah. Dalam setahun awal ini, DPRD Kuningan telah berhasil menghasilkan lima perda. Namun, Delon mengingatkan agar tidak ada perda yang terlahir dari tekanan pihak tertentu.
“Kita tidak ingin adanya perda yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat alangkah baiknya ke lima-lima nya itu harus dari aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Kepekaan anggota dewan juga menjadi sorotan dalam diskusi ini. Delon menegaskan perlunya anggota dewan memiliki kepekaan terhadap situasi sosial, terutama dalam konteks kemiskinan yang masih menjadi isu krusial di Kuningan.
“Seluruh anggota dewan harus peka terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak masyarakat bahkan sekarang yang di lampumerah makin banyak orang yang meminta-minta, itu salah satu ciri makin banyak orang susah,” ungkapnya.
Hal itupun ditanggapi oleh ketua DPRD Kuningan Nuzul, yang juga hadir dalam diskusi, menegaskan tunjangan yang diterima anggota dewan sebenarnya sudah diprioritaskan untuk bisa kembali dirasakan oleh masyarakat.
“Sebagian besar tunjangan yang didapatkan itu memang kembali ke masyarakat dalam bentuk program nyata,” ujarnya. (raqib)
