JAKARTA (MASS) – Apakah kamu salah satu orang yang penasaran bagaimana anggaran bantuan sosial sebesar Rp75 triliun disalurkan setiap tahunnya? Bagaimana pemerintah memastikan bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang berhak? Mari kita telusuri bersama bagaimana Kementerian Sosial mengelola dan menyalurkan bansos dengan data terbaru agar tepat sasaran.
Edukasi tentang bantuan sosial penting untuk dipahami. Dengan mengetahui alur dan prosesnya, kita sebagai masyarakat dapat turut mengawasi dan memastikan keadilan dalam distribusi bantuan. Artikel ini akan mengupas detail anggaran bansos, penggunaan data terpadu, dan langkah-langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dilansir dari laman resmi Kemensos dalam keterangan resminya yang diakses pada Rabu (19/2/2025), pemerintah memastikan bahwa program perlindungan sosial akan lebih efektif dengan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah memasuki tahap finalisasi. Dengan basis data tunggal itu, penyaluran bantuan sosial senilai Rp75 triliun per tahun diharapkan semakin tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, penggunaan DTSEN merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengeliminasi potensi kesalahan dalam distribusi bansos. Instruksi tersebut muncul sebagai respons terhadap kritik yang menyebutkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan selama ini.
“Pak Prabowo sejak awal mengajak kita bekerja dengan data yang akurat. Selama tiga bulan terakhir, upaya pemutakhiran data terus dilakukan dan akan dievaluasi bersama BPS setiap tiga bulan,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta.
DTSEN mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi.
Kemensos menyalurkan Rp75 triliun bansos setiap tahunnya dalam bentuk cash transfer langsung ke rekening penerima melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Program unggulan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) termasuk dalam anggaran ini.
Instruksi Presiden Prabowo untuk mendasarkan penyaluran bansos pada data akurat menjadi prioritas, mengingat selama ini lembaga-lembaga terkait menggunakan data berbeda-beda. Gus Ipul optimistis dengan DTSEN, risiko salah sasaran dapat ditekan secara signifikan.
“Mudah-mudahan dengan data ini, kesalahan dalam penyaluran bansos bisa diminimalisir dan kelak tidak terjadi lagi,” tegas Gus Ipul.
DTSEN akan diatur melalui instruksi presiden sebagai acuan semua pihak. Data ini bersifat dinamis, dengan pemutakhiran setiap tiga bulan bersama BPS, pemerintah daerah, pilar sosial, dan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. (argi)
