KUNINGAN (MASS) – Forum Kajian Pembangun Kuningan (FKPK) melakukan audiensi pada Dinas Kesehatan Kuningan.
Audiensi tersebut, mempersoalkan anggaran Rp20 miliar yang tidak terserap dan teroptimalisasi, Rabu (15/9/2021).
Mereka juga memberi vitamin C kepada dinas kesehatan secara simbolis untuk meningkatkan imunitas, agar dinkes mampu bekerja secara optimal.
Hal itu diutarakan Sekertaris FKPK Arif Samsul Arifin, setelah audiensi kepada dinkes yang dirasanya tidak kaoopertif dan transparan.
Arif menyebut, hal itu menjadi raport merah untuk dinkes, meski dengan tidak menihilkan keikut sertaannya dalam penanganan covid-19.
“Kedatangan kami ke Dinkes seolah mewakili tugas yang seharusnya diwakili oleh wakil kami, dalam hal ini anggota DPRD. Faktanya dewan sekarang disibukkan oleh persoalan-persoalan yang memalukan,” sebutnya.
Lebih lanjut mantan Ketum HMI itu menuturkan beberapa peristiwa belakangan ini, perilaku anggota dewan mencuat ke ruang publik banyak yang membuat hati rakyat terluka.
“Ini menjadi kontra produktif, kami sebagai masyarakat sudah memberikan mandat pada wakil-wakil kami sebanyak 50 anggota DPRD untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Terkhusus, persoalan Dinkes leading sektor penentu nasib masyarakat yang sedang menghadapi pandemi,” ujarya lugas.
Menurut Arif, saat ini yang terjadi malah sebaliknya. Anggota dewan, justru malah menambah persoalan-persoalan rakyat.
Mulai dari perilaku anggota dewan dari persoalan diksi, amoral, sampai peristiwa pokir sapi.
“Kita tahu, backround anggota DPRD itu beragam, salah satunya aktivis yang sekarang namanya tercantum dalam persoalan pokir sapi. Jangan-jangan, isu pengunduran diri itu, merupakan bagian srtategi untuk menghindar dari tanggungjawab persoalan pokir sapi ini,” sentil Arif.
Lanjutnya, meskipun hingga saat ini belum diketahui kebenaran faktanya, tetapi hal ini menjadi preseden buruk dan akan mengganggu trust rakyat terhadap wakil-wakilnya.
“Kalau keadaannya seperti sekarang, kami menduga bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif sangat lemah, karena ternyata mereka (anggota DPRD) juga masih perlu diawasi kinerjanya,” ujarnya lagi.
Arif kembali mencontohkan, kedatangan pihaknya ke Dinkes untuk mempertanyakan anggaran dan optimalisasi kinerja dinkes, seharunya itu salah satu tugas DPRD, yaitu pengawasan.
“Tapi ya gimana itu bisa dilakukan, sementara mereka (DPRD) sendiri pun faktanya masih perlu pengawasan dari kami sebagai rakyat,” pungkas Arip diaamiini Erles Herman Tanuwijaya ketua FKPK. (Eki)
