KUNINGAN (MASS) – Kegiatan Pusaka (Pusat Kajian Pemuda) KNPI kali ini mengambil tema yang menantang. Persoalan revitalisasi tamkot yang akan mengusur gedung pusat pemuda dan sekitarnya tersebut, akan mengangkat tema “Revitalisasi Tamkot : Demi anggaran atau demi masa depan ?” pada Kamis (26/12/2019) selepas isya di tempatnya langsung, Gelanggang Pemuda KNPI.
Dalam kegiatan tersebut, diundang pula para pemangku kebijakan seperti Bupati Kuningan, Ketua DPRD Kuningan, Ketua Komisi III DPRD Kuningan, Sekda Kuningan, Kepala DPRPP, Kepala BAPPEDA serta dari kalangan lainnya seperti Pegiat Sosial dan Aktivis Dedi Ahimsa, Budayawan serta Pemerhati Sosial Pandu A Hamzah, Alumni KNPI Engkos Kosim Abdullah dan Asep Z Fauzi, Akademisi Nanan Abdul Manan serta Jurnalis Deden Rijalul Umam, dengan peserta dari mahasiswa, OKP, NGO, dan peserta umum lain.
Ketua KNPI Kuningan, Masuri Gonjes menyebut kegiatan berupa memfasilisatasi diskusi terkait rencana kebijakan revitalisasi. Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan ada kejelasan informasi secara utuh terkait revitalisasi tamkot, tidak lagi terjadi simpangsiur di kalangan publik.
“Semoga ada kejelasan, sangat memprihatikan di internal eksekutif juga terjadi sedikit perbedaan terkait kebijakan tersebut. Apalagi sejauh ini belum ada FGD (forum grup diskusi) yang melibatkan publik atau elemen-elemen masyarakat yang diinisiasi oleh pemangku kebijakan,” terangnya Rabu (25/12/2019).
Lebih lanjut Masuri juga menjelaskan bahwa konon kebijakan tersebut hampir dipastikan jadi dan dimulai pada 2020 serta menghabiskan anggaran cukup besar 15 M.
“Ini sangat disayangkan sekelas kebijakan yang sangat besar tapi nyaris tidak ada sosialisasi yang jelas kepada publik apalagi melibatkan publik dalam setiap proses yang harus dilakukan sebelum rencana kebijakan itu ditetapkan,” paparnya.
Ketua Panitia Pusaka, Ageng Sutrisno menyebut kegiatan memfasilitasi pemerintah dan pelbagai kalangan agar apa yang selama ini terkesan ditutup – tutupi atau bias, dapat clear saat diskusi nanti.
“Tapi itu juga seandainya pemerintah yang kami undang berkenan hadir, baik itu perwakilan Bupati, Sekda, Kepala DPRPP, maupun Bappeda,” terangnya.
Meski sudah berupaya, Ageng menyebut dirinya malah mendengar kabar kurang baik ketika mencoba konfirmasi kehadiran. Salah Satu instansi merasa belum mendapatkan surat padahal surat diterima tertanggal 18 Desember 2019.
“Jangan sampai ada kesan menghindar. Kami sangat mengapresiasi jika pucuk pimpinan (kepala dinas/badan, red) yang hadir untuk duduk bersama demi masyarakat dari pada cuti liburan,” harapnya. (eki)
