KUNINGAN (MASS) – Meninggalnya sekitar 800 petugas pemilu serta sekitar 5000 orang yang sakit pada Pemilu 2019 menjadi salah satu materi yang didiskusikan Bawaslu. Lantaran regulasinya belum berubah, maka tantangan Pemilu 2024 nanti mesti diformulasikan sejak saat ini.
Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jawa Barat Lolly Suhenty sebagai salah satu pembicara mengatakan, Pemilu 2019 merupakan sebuah refleksi bagi semua penyelenggara pemilu. Dengan beban kerja yang begitu besar terutama di jajaran penyelenggara level bawah sehingga banyak korban yang berjatuhan dan meninggal dunia menjadi syahid dalam proses berdemokrasi di negara ini.
“Karena regulasi tidak mengalami perubahan maka sesungguhnya secara Sumber Daya Manusia perlu juga dipikirkan bahwa akan ada tantangan besar bagaimana apa yang terjadi di 2019 bisa diantipasi dengan dengan formula baru sehingga bisa lebih baik dan maksimal,” ujarnya.
Pemaparan Lolly dilontarkan dalam Safari Diskusi Daring (Sadida) yang digagas Bawaslu Jabar, Senin (24/5/2021). Program tersebut digelar secara bergilir dan memasuki edisi 11. Kali ini Bawaslu Kuningan jadi tuan rumah dengan menghadirkan Pimpinan Bawaslu RI, Mochamad Afipudin.
Diskusi Daring dengan tema “Refleksi dan Proyeksi : Berbagai Tantangan PEMILU serentak Tahun 2024” ini di pandu langsung oleh Kordiv Humas dan Hubal Abdul Jalil Hermawan dan di Hadiri oleh Ketua Bawaslu Ondin Sutarman, S.IP, Kordiv Hukum Datin Agus Khobir Permana, Koorsek Bawaslu Kuningan Maman Nurrachman, M.H, Staff Bawaslu Kuningan dan Peserta Diskusi Daring Sejawa Barat yang mencapai 100 peserta secara daring.
Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kuningan Ondin Sutarman berharap dengan diskusi SADIDA ini bisa mendapatkan penjelasaan sehingga bisa memberikan manfaat dan memperoleh ilmu dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu juga, bisa menjadi bekal dan juga formulasi sebagai langkah antisipasi dalam menjalankan tugas penyelegaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
Dalam pemaparan materinya Pimpinan Bawaslu RI Mochamad Afipudin mengungkapkan, desain kelembagaan pada Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 menghadapi tantangan yang paling utama adalah belum beranjaknya pada undang-undang yang berbeda.
“Tetapi kita dihadapkan pada beban pelaksanaan pilkada dan pemilu yang sangat beriringan sehingga sangat berisian antara tahapan yang satu dengan yang lainnya,” jelas Afipudin.
Selain itu menurut Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Republik Indonesia ini, ada beberapa isu kesiapan yang sedang digalakan oleh Bawaslu RI. Diantaranya, Strategi Pengawasan dengan menyusun dan meningkatkan mutu regulasi dalam rangka mengokohkan dasar pijakan regulasi, pengembangan pengawasan yang sistematis, integrative berbasis teknologi, Peningakatan dukungan layanan administrasi; organisasi dan saran prasarana, Penguatan kerjasama antar lembaga, Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
Selain berbicara isu kesiapan, Mochamad Afipudin juga menjelaskan inovasi pengawasan yang menjadi konsen Bawaslu yaitu sekolah kader pengawasan partisipasipatif, penguatan kembali desa/kampung anti politik uang, Formulasi pojok pengawasan dan patroli pengawasan.
Dan terakhir dalam materinya Afipudin menutup dengan tantangan Pemilu dan Pilkada 2024 antara lain, Beban kerja penyelengara pemilu dengan waktu yang bersamaan, Data pemilih, Penanganan pelanggaran, Penggunaan teknologi informasi, Penyediaan anggaran dan Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu.
Sedangkan Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jawa Barat Lolly Suhenty, disamping bicara korban berjatuhan di Pemilu 2019, juga menyerukan konsolidasi masyarakat partisipatif.
“Perlu mendorong secara kuat terjadinya konsolidasi masyarakat partipatif yang didorong secara terus menerus dengan tujuan supaya pemilu dan pilkada 2024 harus dijadikan momentum konsolidasi masyarakat sipil dan konsolidasi antar penyengara pemilu,” ajaknya.
Selain itu, Teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2024 sebuah keniscayaan terlepas pandemic masih ada atau tidak tetapi pengunaan teknologi informasi tidak akan mundur. Karena itu tantangan kedepan memastikan secara regulasi kelembagaan diperkuat soal digitalisasi ini. Baik dalam kontek pengawasan, penanganan pelanggaran dan lainnya.
“Memang masalah utama di Jawa Barat ini adalah sinyal hal itu tercermin ketika Pilkada 2020 kita mengalami masalah 2403 titik di Jawa Barat dalam sinyal padahal digitalisasi akan terus maju yang harus kita jadikan solusi bersama,” tandasnya.
Acara Diskusi Daring ini ditutup dengan Tanya jawab dan Sharing terkait issue seputar Pemilu dan Pilkada 2024 dengan balutan santai tapi tidak menghilangkan esensi acara tersebut. (deden)
