KUNINGAN (MASS) – Program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dilakukan pemerintah dinilai tidak efektif. Disisi lain, justru banyak program yang sangat kapitalistik, menguntungkan perusahaan besar. Ini diungkapkan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kuningan, Sadam Husen, Minggu (5/7/2020).
Dalam mengawali pernyataannya, Sadam mengatakan, dampak dari covid 19 pada perekonomian masyarakat sangatlah dahsyat. Covid 19 telah meng-shut down hampir semua aktivitas ekonomi hususnya di Komunitas UMKM.
Adanya pembatasan aktivitas social dan ekonomi, imbuh dia, memberikan tekanan dahsyat atas supllay demand para pelaku usaha. Akibatnya penurunan pendapatan sangat tajam, berkurangnya cadangan kas, pengurangan tenaga kerja dan terlambatnya proses distrbusi membuat kondisi bertahan UMKM kedepan sangatlah sulit.
“Harus ada langkah inovatif dan keberpihakan dari kebijakan pemerintah terhadap perekonomian Kuningan khususnya perekonomian UMKM,” tandasnya.
Dia melihat pemerintah mulai melakukan kebijakan dalam penyelamatan UMKM tetapi masih pada posisi lebih ke pelatihan penggunaan teknologi dan perbaikan layanan dari UMKM. Secara organisasi ia mengapresiasi langkah terebut. Namun sisi lain lagi-lagi dirinya perlu mengingatkan bahwa kondisi ekonomi dari efek pandemic ini harus menciptakan rekayasa sosial kepada situasi dan kondisi yang kebih berdikari.
“Dorong UMKM agar mampu menyediakan apa yang dimakan, apa yang dipakai dan apa yang digunakan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dorong produksinya, kembalikan rantai pasok ke UMKM, dibuka keran seluas-luasnya penyerapan produk dimulai dengan kebutuhan sandang dan pangan yang ada pada bantuan pemerintah,” harapnya.
Selama ini Sadam melihat yang terjadi kapitalis semua. “Coba kita lihat di program TKSK, BPNT, PKH sampai ke bantuan sandang dan pangan dana covid 19 oleh pemerintah kabupaten yang Leading sektornya ada di gugus tugas covid 19 sangat terlihat kapitalistik. Berapa ratus milyar dari program-program social dan dana covid 19 yang tersentralistik di perusahaan-perusahaan besar,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini Pemuda Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk menyerap produk UMKM. Dia yakin data peta penyebaran UMKM sesuai komoditinya di dinas UMKM pastilah ada dan lengkap juga update.
“Coba sajah dibeli pemerintah sebagi bentuk penyelamatan keberlangsungan kehidupan UMKM kedepanya kalau itu dilakukan tentunya skema perlindungan dan pemulihan sangatlah jelas. Jadi cobalah didorong juga agar perusahan-perusahan besar yang selama ini menikmati hasil manis dari program-program pemerintah di jadikan kaka asuh bagi para UMKM,” pintanya.
Dia merasa ini akan lebih egaliter secara ekonomi bagi masyarakat Kuningan juga suatu kebijakan yang berdaulat bagi rakyat. Situasi pandemi adalah momentum pemerintah untuk melakukan intervensi kepada usaha besar untuk bersinergis dan merangkul UMKM demi terciptanya ekosistem ekonomi yang harmonis dan simbiosis mutualisme. (deden)
