Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Yudi Buka-bukaan Soal Kasus Money Politics Misbah

KUNINGAN (MASS) – Lantaran putusan sudah inkrah, H Yudi Budiana SH selaku ketua Timses Paslon Dudy-Udin berani buka-bukaan soal kasus money politics yang membuat Misbah (56) dipenjara. Hal ini diungkapkannya agar dapat dipahami seluruh masyarakat Kuningan.

Ia mencium adanya konspirasi dibalik jeratan kasus tersebut. Tujuannya pelemahan paslon nomor urut 2, pasangan H Dudy Pamuji dan H Udin Kusnaedi. Mulai dari saksi-saksi yang notabene istri dan tetangga Masdukat (pelapor), hingga adanya pengawalan dari timses salah satu paslon. Termasuk mekanisme pemeriksaan panwas yang tanpa meminta klarifikasi darinya selaku ketua Setgab Paslon Dudy-Udin.

“Karena semua program dari paslon nomor 2, saya yang tandatangani, sehingga seharusnya saya dipintai klarifikasi terlebih dulu. Tapi ini seolah-olah harus segera dipleno Gakkumdu-kan,” ungkap Yudi saat jumpa pers di sekretariat DPD Partai Golkar Kuningan, Selasa (24/4/2018).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Diceritakan, sejak Dudy-Udin berpasangan yang diusung 3 parpol (Golkar, PAN, Gerindra), pihaknya gencar melakukan konsolidasi. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Termasuk di Desa Karanganyar Kecamatan Darma, TKP kasus money politics Misbah.

“Perintah kami, konsolidasi harus dihadiri oleh tiga kekuatan parpol pengusung, masing-masing 10 orang. Tapi nyatanya, dari 30 orang yang diundang, yang hadirnya sekitar 80 orang. Artinya, ada masyarakat yang tak diundang masuk, yang nyusup dari simpatisan paslon lain,” kata Yudi.

Dari situlah, lanjutnya, terjadi pelaporan ke panwaslu tingkat kabupaten yang seharusnya berjenjang mulai dari panwas tingkat desa dan kecamatan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Saat proses BAP panwas, dirinya tidak mendapat undangan dari panwas selaku ketua setgab. Padahal apabila diundang, dia akan menjelaskan bahwa di Karanganyar merupakan pertemuan internal partai.

“Ketika pertemuan internal, maka pemberian uang transport itu hal biasa. Apalagi nilainya Rp25 ribu. Mana mungkin masyarakat yang hadir diluar undangan kita usir?. Kalau ke internal, tidak ada unsur mempengaruhi karena internal partai ya pasti mendukung,” jelasnya.

Dari situ Yudi mempertanyakan dimana letak money politicsnya? Itu merupakan pertemuan internal partai dan dilaksanakan di dalam rumah. Tujuannya sosialisasi penguatan mesin partai di bawah.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Saya ingat ucapan Prof Mahfud MD dulu yang mengatakan, seluruh paslon sama-sama berbuat curang. Nah pertanyaannya, apakah paslon diluar kami tidak berbuat sama?,” ucap Yudi.

Dia mengaku punya temuan ada seorang ustad yang mendapat undangan tidak jelas untuk hadir di Tamkot. Tapi kemudian ia dibawa ke hotel dimana ada paslon tertentu. Ustad tersebut kemudian diberi amplop yang isinya Rp100 ribu. Yudi menegaskan dari hasil laporan ustad tersebut, itu bukan pertemuan internal parpol.

“Saya nanya ke beliau, siap jadi saksi gak? Gak mau. Saya mau gimana lagi. Nah dalam kasus pak Misbah, terindikasi ada konspirasi agar segera dieksekusi. Foto-foto buktinya saya punya, siapa yang mengawal. Saksi-saksi ada yang jemput. Berarti proaktif,” ungkapnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kendati demikian, Yudi menegaskan, pembicaraannya bukan berarti mempersoalkan proses peradilan yang sudah menghasilkan putusan inkrah. Masalah hukum, baginya sudah selesai. Ia menghormati proses peradilan hingga Pengadilan Tinggi. Pembicaraannya dalam konteks politik agar diketahui dan dipahami masyarakat.

“Ini harus jadi pembelajaran bagi kita, dan juga bagi paslon lain. Mari kita berdemokrasi dengan sehat. Pak Misbah seorang pejuang, jihad konstitusi. Tak ada niat sedikit pun untuk berbuat jahat. Beliau mengatakan ikhlas dan tidak menganggap dikorbankan oleh paslon. Ini cobaan bagi kita baik pak Misbah maupun Paslon nomor 2. Biasanya orang yang didzolimi itu doanya terkabul,” paparnya.

Yudi memandang, dalam kasus tersebut ada nuansa pendzoliman. Selain bukti yang telah dibeberkan, ia pun membandingkannya dengan kasus pemberian uang Rp100 ribu kepada seorang ustad. Termasuk pemberian uang Rp50 ribu yang dilakukan paslon lain. Bahkan lebih besar lagi, adanya seorang bakal caleg yang menjadi sinterklas alias bagi-bagi duit.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Rp15 juta untuk mushola, Rp30 juta untuk irigasi dan lainnya. Pasti punya target, tapi memang susah dibuktikan. Yang jadi pertanyaannya, adil gak antara Rp25 ribu dengan Rp100 ribu? Kaitan kasus pak Misbah, panwas sendiri ketika didatangi FPI dan PP tempo hari mengakui sendiri bahwa saksi diragukan dan ada pengawalan timses,” tandasnya. (deden)

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Laporan Caleg Demokrat Saldiman Kadir terhadap dugaan money politics di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang, memasuki babak lanjutan. Saldiman Kadir, hari Jumat...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Soal dugaan serangan fajar yang terjadi di Desa Kadatuan Kecamatan Garawangi, Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, H Dede Ismail angkat bicara....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pengusulan tiga nama Calon Pj (Penjabat) Bupati Kuningan oleh DPRD, terindikasi tanpa melibatkan seluruh fraksi yang ada di lembaga tersebut. Tak...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Janji Pemkab Kuningan untuk menyelesaikan gagal bayar APBD TA 2022 di bulan April, nampaknya bakal menjadi pertanyaan serius dari Pansus Tunda...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya gara-gara rapatnya selalu tertutup, kali ini Pansus “Gagal” Bayar dikabarkan sedang berangkat ke Bandung. Jadwal...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Setelah berkali-kali diskor akhirnya pembentukan Pansus Gagal Bayar diketok palu. Itu setelah Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE mencabut skorsing sekitar...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pemanggilan eksekutif oleh pimpinan DPRD justru menuai kritik dari anggota komisi 3 DPRD Kabpaten Kuningan, H Yudi Budiana S H (F-Golkar)....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kuningan, Senin (18/10/2021) sore mendatangi gedung DPRD Kuningan. Bukan untuk aksi unjuk rasa, namun mereka hendak...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketersinggungan Ketua Fraksi Golkar, H Yudi Budiana ditanggapi bijak oleh Akademisi Kuningan, Suwari Akhmaddhian. Setelah mengucapkan terima kasih atas kritik dan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan seorang Akademisi, Suwari Akhmaddhian membuat Ketua F-Golkar, H Yudi Budiana tersinggung. Salah satunya, kalimat ‘mengganggu konsentrasi BK’ yang dilontarkan oleh...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketidakhadiran Fraksi Golkar pada Rapat Paripurna Internal Selasa (20/10/2020) malam rupanya bukan hanya karena punya agenda partai. Kepada kuninganmass.com Rabu (21/10/2020),...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Semasa jadi ketua partai dua periode, H Yudi Budiana SH mengalami dua kali Musda dengan pemilihan. Ujungnya, rival Yudi loncat pagar...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Seluruh anggota DPRD Kuningan sebanyak 50 orang terancam tidak akan mendapatkan gaji selama 6 bulan. Ini apabila RAPBD 2020 tidak ditetapkan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejak dulu sejarah dan kultur Golkar adalah pendukung pemerintah. Tapi bukan berarti mendukung sepenuhnya. Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Fraksi Golkar, H...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Rabu (24/4/2019) pagi menjelang siang, Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, H Yudi Budiana berada di kantor Bawaslu Kuningan. Kehadiran caleg dapil...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Seorang tokoh muda sekaligus caleg dapil 2, Ade Aspandi menemukan fenomena bagi-bagi amplop pada masa tenang di lapangan. Namun sejauh ini...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kasus dugaan politik uang dimasa tenang yang terjadi di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung kelihatannya bakal ditindaklanjuti pasca pencoblosan. Begitu pula kasus...

Politics

CIPICUNG (MASS) – Kasus politik uang terjadi di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung pada masa tenang. Sejumlah warga diberikan amplop berisi uang oleh tim caleg...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tujuh anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Partai Golkar terbebas dari kasus perselingkuhan, poligami dan perilaku yang melanggar norma kesusilaan. Ini ditegaskan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPD Partai Golkar Kuningan, H Yudi Budiana SH membenarkan rencana Nana Rusdiana (orang dekat M Ridho Suganda) yang mau nyaleg...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dalam acara syukuran HUT Bhayangkara ke 72 Rabu (11/7/2018), sejumlah piagam penghargaan diberikan oleh Kapolres Kuningan AKBP Iman Setiawan SIK. Penghargaan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pilkada 2018 patut menjadi bahan evaluasi seluruh stakeholder politik di Kabupaten Kuningan. Pasalnya, surat suara tidak sah cukup fantastis hingga mencapai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Terhadap hasil pleno rekapitulasi suara KPU Kuningan, Cabup Sentosa dr Toto Taufikurohman Kosim berujar menerima. Dirinya tidak akan menggugat hasil tersebut...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Paska pleno rekapitulasi suara KPU Kuningan di Horison Sangkanurip, Paslon Sentosa (Toto-Yosa) berkumpul di Setgab, Jl Syekh Maulana Akbar Rabu (4/7/2018)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Beberapa pihak diam-diam menilai kinerja KPU Kuningan dalam tahapan penyelenggaraan pilkada 2018. Ada yang diungkapkan ke publik, ada pula yang memendam...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pasca pencoblosan pilkada, hubungan antara eksekutif dan legislatif terkesan tidak harmonis. Seperti yang terlihat pada rapat paripurna DPRD Selasa (3/7/2018), tiga...

Government

KUNINGAN (MASS) – Enam komisioner Kompolnas RI, Senin (2/7/2018), bertemu dengan Menkopolhukam Wiranto. Salah satu materi pertemuan terkait penilaian Kompolnas terhadap kinerja Polri dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Apabila pleno KPU Kuningan berjalan mulus, “perang bapak” yang sebelum masa kampanye didengungkan berarti dimenangkan H Aang Hamid Suganda. Mantan bupati...

Advertisement