Timsel KPU Digugat, Ini Penjelasan Hukumnya

KUNINGAN (MASS) – Seorang Analis Politik Hukum, Kana Kurniawan mengomentari soal gugatan beberapa peserta seleksi calon KPU kabupaten/kota. Menurut dia, dalam proses seleksi apapun dipastikan tidak akan memuaskan siapapun.

“Dalam proses seleksi apa pun pastinya tidak akan memuaskan siapa pun. Yang harus dipilih terbatas, sementara peserta tes banyak. Tidak semua akan terpilih. Ini perlu kebesaran jiwa,” ujar Kana mengawali pernyataannya, Selasa (13/11/2018).

Yang dia tahu, sambung Kana, Timsel KPU adalah sifatnya adhoc (sementara) bekerja tidak lebih dari tiga bulan. Dengan limit waktu itu Timsel tentu bekerja maksimal karena berkaitan dengan proses pemilu yang harus disiapkan dari sekarang.

“Bila tidak segera menetapkan akan berdampak kepada proses pemilu ke depan,” ucapnya.

Ketika berbicara dasar hukum, Kana menjelaskan, Peraturan KPU no 7/2018 jo Peraturan KPU no. 25/2018 tidak memerintahkan timsel mengumumkan hasil tes psikologi. Data pribadi sifatnya rahasia yang tidak diperintahkan peraturan dibuka ke publik.

Kemudian, ia juga mengemukakan, hasil wawancara merupakan hasil dari penggalian timsel sesuai integritas, rekam jejak serta aktivitas peserta yang digali. Termasuk masukan tertulis atau langsung dari masyarakat.

“Karena timsel memiliki hak prerogratif seperti hakim dalam persidangan, tidak bisa diintervensi,” ungkapnya.

Kana menyarankan sebaiknya peserta yang tak lolos itu mempelajari peraturan KPU No. 7 tahun 2018, terutama Pasal 21 sampai dengan 25. Di sana terlihat jelas bahwa seleksi menggunakan sistem gugur dan materi seleksi pun dijelaskan.

“Karena itu tak ada relevansinya dan korelasinya menghitung kumulatif hasil tes CAT dan tes lainnya. Apalagi menuduh dengan hal yang tak relevan,” tandas dia.

Apalagi jika berencana menggugat ke PTUN, menurut Kana, perlu dipikirkan kembali. Karena perihal gugatan ini, menurut dia, Timsel bukan lembaga negara sebagaimana objek atau subjek dari PTUN.

“Dasarnya putusan MA no. 292 K/TUN/2014 tanggal 9 September 2014 dalam kasus Abdul Gani (peserta seleksi) melawan timsel KPU Propinsi Bengkulu serta putusan PTUN Manado No. W4-TUN2/1829/HK/X/2018 tanggal 3 oktober 2018 dalam kasus Reynold Michal mangondong melawan KPU dan timsel yang bukan objek dan subjek sengketa PTUN.  Hakim MA dan hakim TUN menolak gugatan itu,” paparnya.

Kana juga menerangkan, atas dasar UU 51/2009 tentang PTUN pasal 1 ayat (10), yang dimaksud sengketa adalah yang ditimbulkan dari tata usaha negara atas orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau tata usaha negara baik pusat atau daerah akibat putusan tata usaha negara dalam perkara kepegawaian.

“Ayat 8 menjelaskan, yang dimaksud badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai peraturan perundangan. Sementara timsel bukan pejabat negara karena adhoc. Dan produk tim seleksi bukan ketetapan tapi pemberitahuan melalui pengumuman. Artinya bukan objek PTUN,” pungkasnya. (ali/tim)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com