Soal Wabup, Faktor Usia Bukan Persoalan

KUNINGAN (Mass) – Dari lima bakal calon wakil bupati Kuningan yang kini menjalani tahapan Fit and Proper Test di DPD PDI Perjuangan Jabar, M Ridho Suganda SH atau Edo dinilai paling muda diantara kandidat lainnya. Namun, faktor usia itu bukan menjadi persoalan mendasar yang mampu menghambat untuk menghantarkan putra bungsu mantan bupati dua periode, H Aang Hamid Suganda itu duduk di kursi K2 kedepan.

“Ya bukan persoalan soal usia. Yang penting kan dia (Edo, red) juga salah satu kader terbaik PDIP, dan kataya juga aktif disana (Bogor, red) dari jadi Ketua KNPI, pengurus Banteng Muda Indonesia, lalu Ketua Departemen Internal DPC PDIP Kota Bogor. Tapi, kelima kandidat itu juga semuanya kader terbaik partai kok,” ucap Sekretaris Depercab (Dewan Pertimbangan Cabang) PDIP Kuningan, H Amun Setiadi SH saat ditemui kuninganmass.com, Selasa (7/5).

Dari kelima kandidat lanjut Amun, yaitu seperti M Ridho Suganda SH atau Edo, Rana Suparman SSos, H Ade Petruk SH MH MBA, Udin Burhanudin, dan Dede Sembada ST, kesemuanya mempunyai peluang sama. Tinggal, keputusan rekomendasi itu diserahkan mekanismenya kepada DPP PDIP.

“Ya tinggal tergantung di DPP. Intinya kita perlu wabup, karena sempat ada wacana Kuningan tanpa wabup dan itu sangat berbahaya, sebab adanya jabatan wabup sudah dipatok secara politis dalam otonomi daerah, dimana setiap daerah terdapat seorang wabup, mutlak perlu diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” bebernya.

Lebih jauh, Amun menjelaskan bahwa, adanya kekosongan wabup itu selain bertentangan dengan ketentuan UU Pemda (Yuridis Politis), sebenarnya jabatan wabup memiliki posisi strategis dalam membantu bupati, pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Lebih-lebih dalam melaksanakan Kuningan MAS dan Nawacita nasional. Secara politis, adanya kekosongan jabatan wabup dipandang sangat serius dapat merugikan parpol yang bersangkutan dan perkembangan demokrasi. Sekaligus, menimbulkan masalah baru bagaimana bila bupati berhalangan tetap, maka diprediksi menimbulkan stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikemudian hari,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dirinya berpendapat bahwa, jabatan wabup merupakan jabatan politik yang sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita perjuangan partai. Karena itu, kekosongan jabatan wakil dimaksud, mekanismenya diserahkan kepada partai yakni PDIP Kuningan. (andri)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com