Rana Enggan ‘Mengemis’ Jadi Wabup

ANCARAN (Mass) – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sekaligus sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan, Rana Suparman SSos menegaskan, tidak mau ‘mengemis’ (meminta-minta, red) untuk mendapatkan jabatan di posisi Wakil Bupati Kuningan (K2). Padahal, sebagai ketua partai yang tak lain pengusung pasangan Utama pada Pilkada 2013 lalu itu dinilai paling berpeluang untuk menduduki kekosongan di jabatan K2 nanti.

“Kalau saya harus merintih-rintih ya enggak juga lah, bahkan sampai mengemis-ngemis ya gak mau lah. Tapi jika itu ditugaskan partai, lalu menolak penugasan itu maka hal itu namanya pembangkangan terhadap partai, maka saya akan dipecat oleh partai kalau tidak mau,” ucap Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos ketika dimintai keterangan pers di ruang tamu pimpinan DPRD tersebut, Jumat (13/5).

Baginya, biarkan semua mekanisme tersebut berjalan sebagaimana mestinya, dengan tanpa harus merendahkan diri orang per orang, sebaliknya harus mengangkat harga diri semua kader partai. Jadi, semuanya kembali ke partai karena di partai itu sendiri ada penugasan.

“Nanti, kita akan coba membicarakan tentang keputusan pengisian wakil bupati. Apakah ini perlu atau tidak perlu kita putusin, kalau perlu kita putusin ada berita acara rapat rapat partainya, tidak perlu juga kita putusin ada berita acara partainya, nanti pleno DPC,” ungkapnya.

Apabila nanti ketika diputuskan perlu diisi kata Rana, maka dipastikan akan berbicara orang, siapa yang akan mengisi posisi tersebut dan jelas harus diputuskan di pleno partai. Namun, di pleno itupun ada mekanisme yang harus ditempuh.

“Menjaring bakal nama calon, bisa dari struktural maupun dari kader, yang mempunyai rekam jejak pengabdian kepada partai. Kenapa, karena kita juga harus tau tipe orang, kematangan ideologi orang, harus paham karena dia akan ditugaskan oleh partai,” tandasnya.

Sebab, Rana menilai sebagai seorang pimpinan baik itu Bupati maupun Wakil Bupati yang diusung oleh partai, maka ada tanggungjawab moral partai yang mesti diwujudkan. Bahwa, kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditempati oleh kader partai itu betul-betul harus berbasis ideologis.

“Hal itu jelas supaya tujuan kemerdekaan ini harus menjadi bagian yang mesti diwujudkan oleh kader-kader kita, yang mendapat penugasan di eksekutif ataupun di legislatif,” pungkasnya. (andri)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com