KUNINGAN (MASS) – Rumor keberpihakan kades pada paslon tertentu, membuat geram salah seorang aktivis LSM, Fri Maladi. Dia mengingatkan agar netralitas perangkat desa harus tetap dijaga.
“Semoga saja hanya sekadar rumor. Saya hanya bisa mengingatkan, jangan main api, nanti terbakar,” ancam pria berpeawakan kekar itu kepada kuninganmass.com Rabu (18/4/2018).
Ketua LSM Kampak ini setuju dengan jargon yang diusung oleh KPU ‘Wisata Politik’. Untuk itu, kades atau perangkat desa lainnya diharapkan olehnya mampu menjaga netralitas.
“Sama dengan ASN, kades pun harus begitu. Aturannya sudah jelas. Ada panwas di desa. Kalau ketahuan nanti bisa fatal,” kata Maladi.
Ia mengajak agar stakeholder sama-sama mewujudkan jargon ‘wisata politik’. Termasuk KPU sendiri beserta PPK dan PPS. Maladi mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjadikan pilkada 2018 berkualitas.
“Katanya pemilu harus luber, langsung umum bebas rahasia. Artinya tidak boleh ada paksaan. Jangan ada intimidasi. Apalagi dilakukan oleh kades, perangkat desa, atau ASN, jelas tidak boleh,” tegasnya.
Dia mengatakan, regulasi dibuat merupakan buah dari demokrasi. Ketika proses demokrasi dikotori oleh praktik-praktik pelanggaran aturan, jelas merusak demokrasi itu sendiri.
“Kalau demokrasi sudah rusak, maka efeknya konflik horizontal. Saya yakin ketidakkondusifan tidak diinginkan oleh semua. Ingatlah anggaran yang digunakan untuk pilkada ini begitu besar,” tandas dia.
Sebagai masyarakat, Maladi bertekad untuk terus mengawal proses pilkada agar sesuai koridor. Siapapun masyarakat Kuningan wajib terjamin hak konstitusinya dan memilih berdasarkan hati nuraninya. (deden)
