Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

BUMD Diharapkan Mampu Dongkrak PAD Kuningan

KUNINGAN (Mass) – Hadirnya sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kuningan diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kuningan. Harapan itu dilontarkan langsung Wakil Ketua DPRD Kuningan Drs Toto Suharto SFarm Apt, karena BUMD dinilai ujung tombak di sektor usaha dan bisnis daerah.

“BUMD itu milik daerah, itu artinya perusahaan daerah, perusahaan-perusahaan milik pemerintah daerah. Tentu, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar berupa PAD, buat apa daerah ini mendirikan perusahaan tapi tidak memberikan kontribusi,” ucap Wakil Ketua DPRD Drs Toto Suharto SFarm Apt saat dimintai keterangan persnya kemarin, Jumat (16/12).

Toto yang digadang-gadang bakal maju pada Pilkada 2018 nanti menilai, selama ini kontribusi perusahaan-perusahaan daerah itu masih terbilang kecil.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Kalau untuk PDAM sendiri dengan target peningkatan PAD senilai Rp 10 miliar, tentu itu sebuah gebrakan luar biasa, saya apresiasi tinggi kalau memang itu bisa terealisasi. Tapi, apakah sanggup tidak PDAM mencapai target Rp 10 miliar itu, kan harus dilihat dari pendapatan, berapa pendapatan PDAM itu,” terang politisi senior asal PAN tersebut.

Dirinya mempertanyakan, soal besaran biaya operasional yang dibutuhkan PDAM dan laba bersih yang dihasilkan harus menjadi pertimbangan bagi target PDAM kedepan.

“Jadi semua ada hitung-hitungannya, gak bisa begitu saja harus target misalnya sampai Rp 10 miliar. Kalau PDAM berani Rp 10 miliar, ya saya apresiasi 1000 persen,” tegasnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selain PDAM, Toto juga menyoroti soal BUMD lainnya. Misal saja BPR, yang disebut masih kecil dalam menyumbangkan PAD nya. Jika melihat dari RAPBD 2017 kontribusi BPR hanya berkisar sebesar Rp 500 jutaan.

“Kalau melihat target PDAM yang besar, saya berharap agar BPR harus bisa memberikan kontribusi besar pula, agar uang tersebut bisa dikembalikan kepada rakyat. Sebab, perusahaan daerah itu dibuat bukan untuk main-main,” tandasnya.

Kepada PDAU sendiri, dirinya meminta untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi daerah. Dalam artian, PDAU juga harus bisa memberikan kontribusi yang besar kepada Pemda walaupun memang PDAU masih baru dibanding dengan PDAM dan BPR.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Tentu saja PDAU juga harus ada kontribusinya kepada Pemda, kalau ditarget juga lebih bagus. Kalau mau ditarget, PDAU ya minimal Rp 1 milyar, BPR sekitar Rp 3 milyaran, termasuk PT LKM juga. Yang penting bisa memberikan kontribusi kepada Pemda,” pungkasnya

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Advertisement