Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Broadcast Caleg ke Komisioner Bawaslu, Hamid: Itu Namanya Tertangkap Tangan

KUNINGAN (MASS) – Broadcast WhatsApp berisi ajakan untuk memilih caleg DPR RI yang diterima langsung oleh Komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, mendapat tanggapan dari Praktisi Hukum, Hamid SH MH.

“Itu jelas pelanggaran. Di hari tenang itu tidak boleh ada kegiatan politik apapun berupa kampanye. Di TV, di medsos, itu gak boleh. Tadinya kan kalau via SMS atau WA sulit mengawasinya. Tapi kalau yang nerimanya komisioner bawaslu, itu namanya tertangkap tangan,” tandas Hamid, Senin (15/4/2019).

Tertangkap tangan, yang diistilahkan opheerterdaad, menurut Hamid termasuk temuan. Itu bisa diusut bersama gakumdu untuk dilakukan tindakan hukum. Ia menegaskan, dalam kasus tersebut jelas merupakan pelanggaran.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Namanya juga masa tenang, itu gak boleh. Masuk pidana pemilu. Silakan bawaslu melakukan investigasi dengan gakumdu,”  tegas mantan komisioner KPU Kuningan periode ketua KPU Endun Abdul Haq itu.

Selain menanggapi masalah broadcast via medsos, Hamid juga menyoal pidana pemilu money politics. Praktik bagi-bagi uang tersebut, menurut dia, biasanya dilakukan peserta pemilu pada masa kampanye, masa tenang dan pada hari pemungutan suara.

“Kalau pas pemungutan suara, ketika pemilih dikasih uang, barang atau materi lainnya, sebelum ke TPS, itu istilahnya serangan fajar. Dalam masalah ini potensi praktik money politics akan tumbuh subur,” ungkapnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sebab pada UU pemilu, kata Hamid, yang disanksi hanya pemberi saja. Sedangkan untuk penerima tidak dihukum. Contoh kasusnya saat Pilkada 2018 lalu, terjadi di Karanganyar Darma. Seorang tukang ojek dihukum sedangkan yang menerima uangnya tidak dihukum.

“Bukan hanya itu, aktor intelektualnya, orang yang nyuruh tukang ojek, dia pun tidak dihukum. Sehingga kedepannya perlu adanya perubahan UU pemilu yakni UU 7/2017,” ucap Hamid.

Berbeda dengan UU 31/1999 tentang tindak pidana korupsi yang diubah dengan UU 20/2001, penerima suap dan penyuap, keduanya dihukum. Contoh kasusnya menimpa Romahurmuziy beserta kepala kemenag kabupaten/kota dan kemenag Jatim.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jadi, kalau UU pemilu tidak menghukum pula penerima money politics maka potensi money politics akan tetap tumbuh, tidak tertekan,” usulnya. (deden)

Advertisement
Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

You May Also Like

Headline

KUNINGAN (MASS) – Laporan Caleg Demokrat Saldiman Kadir terhadap dugaan money politics di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang, memasuki babak lanjutan. Saldiman Kadir, hari Jumat...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Selasa (13/2/2024) malam sampai Rabu (14/2/2024) subuh, menjadi waktu yang rawan bagi praktek dugaan serangan fajar. Ini terbukti seiring adanya barang...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Memasuki masa tenang pemilu, Bidang Kepanduan dan Olahraga beserta Bidang Sosial Media menertibkan ratusan atribut kampanye dan peraga PKS di sejumlah...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Kampanye partai politik untuk Pemilu Serentak 14 Pebruari 2024 sudah selesai. Masing-masing juru kampanye dan Caleg berpidato mengklaim partainya yang terbaik....

Headline

KUNINGAN (MASS) – Dalam konferensi pers Bawaslu Kuningan di Rageman Resto & Coffee, Jalan Baru Cipari-Cisantana Cigugur, Kamis (8/2/2024), dibahas soal netralitas aparat. Salah...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Bertenggernya baliho bergambar Hanyen Tenggono, caleg Jabar, di dekat kantor Bawaslu Kuningan berbuntut panjang. Pemandangan itu merembet pada dugaan tebang pilih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Lima (5) anggota Bawaslu Kuningan, akhirnya resmi diumumkan pasca dikeluarkannya pengumuman anggota Bawaslu kabupaten/kota terpilih masa jabatan 2023-2028. Dari 5 daftar...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Z Fauzi menjawab apa yang menjadi tuduhan serta rekomendasi Bawaslu perihal pemutakhiran data pemilih yang dilakukan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kabar duka datang dari lingkup Bawaslu Kabupaten Kuningan. Salah satu anggota Bawaslu (komisioner) Jubaedi SH, meninggal dunia Rabu (1/3/2023). Kabar tersebut,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Kritik demi kritik datang pada hasil seleksi Pansel yang meloloskan aparat desa, Sekdes jadi Panwascam. Kali ini, komentar itu datang dari...

Politics

KUNINGAN (MASS) – “Mundurlah dari perangkat desa!”, begitu kalimat yang disampaikan akademisi sekaligus dosen hukum, Suwari Akhmaddhian menanggapi pemberitaan terkait perangkat desa yang terpilih...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Praktisi hukum, advokat Peradi Asmanul Husna SH, mempertanyakan kinerja panitia seleksi (pansel) Panwascam dari Bawaslu Kabupaten Kuningan. Hal itu, menyusul adanya...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Pasca diumumkannya Panwascam terpilih, ternyata salah satunya adalah aparat desa, tepatnya jabatan sekertaris. Hal itu, sempat menuai  “riak” dan dirasa janggal,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Aktifis selaligus Ketua BEM Unisa 2020 Arief Ardiyansah mengatakan ada kekhawatiran dari peserta CAT seleksi Panwascam yang digelar Bawaslu Kabupaten Kuningan....

Politics

KUNINGAN (MASS) – ASN Kabupaten Kuningan, serius untuk berkomitment menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 nanti. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas, Kamis (6/10/2022)...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Untuk mempersiapkan pengawasan Pemilu 2024 di tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kuningan merekrut calon anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) sebanyak 96 orang. Sebelumnya,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Kuningan tidak luput dari kunjungan H Lili Suherli MSi yang baru saja diberikan mandat sebagai ketua...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Beberapa komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan dan Agus Khobir Permana, mendatangi Sekretariat DPC PKB Kuningan, Kamis (7/7/2022). Kehadiran mereka disambut...

Government

CIGUGUR (MASS) – Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan Kehumasan, Bawaslu Kuningan mengadakan pelatihan Pembuatan Press Release. Pelatihan ini diikuti jajaran pegawai pada Rapat Dalam Kantor...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Guna memberikan pemahaman kepada peserta pemilu 2024 yang berkaitan dengan mekanisme penerimaan laporan pelanggaran pidana, Bawaslu Kuningan melaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dalam rangka memperingati hari lahir Bawaslu Ke 12 Bawaslu Kuningan menggelar Donor Darah dan pembagian Masker. Kegiatan donor darah dan pembagian...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Para komisioner Bawaslu Kuningan, Senin (18/11/2019), kompak menabuh gendang. Penabuhan gendang tersebut sebagai tanda dibukanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang...

Education

KUNINGAN (MASS) – Bagi kaula muda yang ingin mendapatkan ilmu dengan menginap di hotel selama 3 hari, masih ada kesempatan. Pasalnya, pendaftaran untuk itu...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Bawaslu Kabupaten Kuningan mampu mengalahkan Bawaslu lainnya di Jawa Barat dalam lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Bahkan Bawaslu Kabupaten Bandung dan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Saat refleksi tahapan Pemilu 2019 belum lama, Komisioner Bawaslu Jabar Divisi Penyelesaian Sengketa, Yulianto SH menyebutkan kendala penanganan tindak pidana pemilu....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sengketa pemilu legislatif di Kabupaten Kuningan yang sempat menjadi bahan gugatan dua caleg Gerindra dan Demokrat dari dapil 1 di Mahkamah...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Menjelang pergantian periodisasi keanggotaan DPRD Kuningan, DPC PDIP Kuningan telah menyiapkan kadernya untuk menduduki posisi ketua dewan sementara. Berdasarkan rapat internal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Menjelang pelantikan anggota DPRD Kuningan yang baru periode 2019-2024, penjajakan koalisi parlemen sedang dilakukan. PBB dan NasDem yang sama-sama punya 1...

Advertisement