4 Ketua Komisi di DPRD Akan Ditempati Parpol Ini

KUNINGAN (MASS) – Kendati unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan (Ketua dan 3 Wakil Ketua) masih dalam proses guna didefinitifkan namun riak kompetisi memperebutkan pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang terdiri dari 4 Komisi, Bapemperda dan BK, sudah mulai ‘memanas’.

Parpol yang merasa tampil sebagai pemenang disinyalir tidak akan memberikan posisi pimpinan puncak AKD (Ketua) kepada parpol yang perolehan kursinya dianggap kurang signifikan. Jika merujuk pada parpol yang memperoleh kursi terbanyak, kemungkinan besar 4 pimpinan komisi akan menjadi ‘milik’ PDIP, PKS, Gerindra dan PKB.

“Ya kalau dilihat dari perolehan kursi terbanyak, berarti kan PDIP, PKS, Gerindra dan PKB. Keempat parpol itulah yang diperkirakan akan menempati posisi puncak alias ketua komisi,” kata Soejarwo, ketua F-Tekkad Kuningan, Minggu (22/9/2019).

Alat Kelengkapan Dewan yang masih berpeluang untuk diperebutkan oleh semua fraksi tinggal posisi ketua BK dan Bapemperda. Fraksi besar seperti PDIP, PKS, PKB dan Gerindra diduga tidak akan terlalu ‘ngotot’ untuk menempatkan kadernya pada 2 AKD tersebut. Karena menurutnya, keberadaan BK dan Bapemperda dinilai kurang strategis bagi mereka.

“Walau demikian, fraksi ‘minimalis’ tetap harus melakukan lobi kepada fraksi ‘maksi’ guna memperoleh dukungan politis, sehingga syahwat politik untuk menempatkan kadernya pada AKD dapat berjalan mulus,” ungkapnya.

Terkait spekulasi banyak pihak posisi yang akan dipercayakan kepada Rana Suparman, (mantan Ketua DPRD 2 periode dan mantan ketua DPC PDIP), jika menilik dari karakter yang melekat pada sosok tersebut disinyalir tidak akan memaksa untuk dijadikan pimpinan AKD.

“Namun jika PDIP memberi kepercayaan untuk menjadi pimpinan AKD, sebagai kader partai yang militan tidak ada alasan bagi Rana untuk menolaknya,” ujar pria yang akrab disapa mang Ewo itu.

Terjadinya kompetisi parpol dalam memperebutkan AKD, tentu menurutnya itu hal yang sangat wajar. Sebab pada dasarnya setiap parpol yang berada di Lembaga Legislati (DPRD) memiliki ‘syahwat’ yang sama, yakni meraih kekuasaan semaksimal mungkin. (deden)

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com