Inflasi Daerah Menjadi Perhatian Bersama

KUNINGAN (MASS)- Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono SSos MM  menghadiri kegiatan  Capacity Building TPID-se Jawa Barat. Acara ini dihelat  di Balroom Hotel Luxton Cirebon Kamis (25/1/2018).

Hadir juga Kardaya Warnika Anggota Komisi XI Dapil Cirebon, Kepala BI Wilayah Jabar. Lalu, Kepala Perwakilan BI Cirebon, Kepala BI Tasikmalaya, Bupati Boyolali (Ketua TPID Boyolali), dan perwakilan tim pengendalian inflasi daerah se wilayah 3 cirebon.

Pada kesempatan ini, Amin memberikan keynote speech terkait capacity building: sinergitas program kerja inflasi TPID se Jabar.

Amin Santono mengingatkan bahwa pekerjaan besar kita dalam mengelola, mengatur  Provinsi Jawa Barat bergantung pada dua tumpuan besar yaitu yang pertama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang kedua yang berkaitan dengan inflasi. Dan hal ini yang banyak dilupakan.

Menurut Amin, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2017 yaitu  5,05% dan Tingkat Inflasi Nasional Per Desember 2017 adalah 3,61%, naik 0,31% dari Angka Inflasi dibulan November 2017 yang sebesar 3,30%.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kalau inflasi lebih tinggi tidak ada artinya, karena berarti ada Kerugian disana. Pertumbuhan ekonomi penting tetapi inflasi juga sangat penting,” ujarnya.

Pada awal Januari 2018, Indonesia dikejutkan dengan Melambungnya Harga Beras Kualitas Medium mencapai Rp11.000-13.000 Per Kilo.

Efektif 7 Januari 2018, Stock Beras di Bulog kurang lebih 930.000 ton. Standar ideal stock beras adalah diatas 1,2 juta ton.

Untuk menutupi kondisi kekurangan stock beras tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan melakukan Import beras sebanyak 500.000– 1 juta ton dari Thailand dan Vietnam. Hal ini yang akhirnya menjadi Polemik di masyarakat.

Selain daya konsumsi yang Tinggi, gagal panen di beberapa daerah penghasil beras Khususnya Jawa Barat membuat harga semakin tidak stabil dan cenderung melambung.

“Kita semua paham bahwa beras bukan hanya terkait dengan petani tetapi kemiskinan, inflasi, hingga suku bunga. Data BPS menyebutkan bahwa komoditas beras menyumbang sekitar 20 persen dari garis kemiskinan. Artinya, saat harga beras naik maka kemiskinan akan melambung,” tandasnya.

Peranan beras dalam struktur inflasi  juga sangat dominan, melalui inflasi harga barang bergejolak (volatile food). Inflasi tinggi akan memicu suku bunga tinggi dan memperburuk daya saing ekonomi.

Dikatakan, Thailand memiliki daya saing ekonomi lebih baik dari Indonesia karena ditopang oleh inflasi rendah, terutama inflasi pangan.

Persoalan pemenuhan pangan sangat kompleks, mulai dari penurunan luas lahan produktif (konversi ke lahan nonproduktif), sarana produksi pertanian, pembiayaan, hingga masalah harga pasar.

Berbagai kondisi tersebut bermuara pada relatif buruknya kesejahteraan petani. Nilai tukar petani cenderung turun karena harga yang diterima petani lebih murah dari harga yang harus dibayar.

Disamping Kenaikan Harga Beras, seperti diketahui bersama pada Desember 2017 terdapat beberapa komoditas mengalami lonjakan harga. Diantaranya, telur ayam ras 9,42 persen, bawang merah 15,06 persen dll.

Melihat hal itu, Amin Santono menghimbau pientingnya dilakukan monitoring harga untuk pengendalian Inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan terjadinya inflasi.

Komisi XI DPR RI sendiri akan turut melakukan Pengawasan terhadap kinerja TPI baik Pusat maupun TPI Daerah. Langkah Pengendalian inflasi melalui monitoring harga yang dapat ditempuh yaitu

Pertama   monitoring harga dan pasokan secara lebih intensif. Terutama, baik untuk komoditas sesuai polanya menjadi penyumbang inflasi maupun komoditas baru yang berpotensi terjadinya inflasi.

Kemudian,     untuk menjaga stabilitas harga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus menggandeng Tim Satgas Pangan, untuk melakukan sidak di pasar tradisional dan modern, pengecer, distributor dan kelompok tani juga lapak-lapak komoditas strategis seperti beras, bawang merah/putih, gula pasir, daging sapi dll.

Ketiga TPID menyusun program kerja, termasuk program kerja inovatif. Seperti, pemanfaatan teknologi pertanian untuk memperpanjang umur atau pengawetan Komoditas Hortikultura, pemanfaatan BUMDES, Koperasi untuk stabilitas harga, dan implementasi komunikasi yang efektif.

Pemanfaatan sistem informasi harga pangan (SIGAP) Se Provinsi Jawa Barat yang dapat dimanfaat untuk pemantauan perkembangan harga dan neraca pangan dan pengembangan klaster komoditas unggulan.

Lalu kelima   Implementasi SOP Protokol kenaikan harga, penyesuaian SK TPID mengacu pada Kepres No 23 Tahun 2017, penyusunan neraca pangan data produksi, konsumsi dan perdagangan antar daerah untuk meningkatkan efektivitas kordinasi daerah se Provinsi Jawa Barat.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun Inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi mau aupun kebijakan pemerintah.

Untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah.

Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selaku anggota DPR RI mewakili daerah Kuningan, Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran sangat bangga dapat menjadi Bagian bersama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Sinergitas Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah Melalui Penguatan Kelembagaan TPID dalam mewujudkan Kesejahteranaan dan Pembangunan Daerah dan Desa-desa se-Provinsi Jawa.

“Saya berharap Momen Capacity Building TPID-se Jawa Barat pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua mengingat “Pentingnya Monitoring Harga Demi Pengendalian Inflasi“ agar terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sejahtera” ungkap Amin. (agus)

 

error: Hak Cipta Berita Milik Kuninganmass.com