KUNINGAN (MASS) – Meskipun pada APBD-P 2018 yang baru saja diketok palu terdapat alokasi untuk pokir (pokok-pokok pikiran dewan), namun tidak menjamin besarnya peluang bagi caleg incumbent untuk menang.
“Enggak lah, yang kemarin (pileg 2014, red) juga banyak yang gak jadi meskipun dapat pokir. Itu (pokir) gak jadi tolak ukur,” kata Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman SSos, Selasa (2/10/2018).
Pokir, lanjutnya, hanya sebagai upaya menjalankan fungsi dewan saja. Justru kalau terjebak dengan pokir, malah menyempitkan diri. Sebab, lebih banyak desa yang tidak mendapatkan “jatah” pokir ketimbang desa yang mendapatkan.
“Saya saja di dapil 5, ada 70 desa. Di dapil 2 lebih banyak 100 desa. Kalau mengandalkan pokir, apakah selesai dengan 6 desa mampu mengantarkan jadi anggota dewan? Enggak lah,” jelas Rana.
Justru akan jadi ruang konflik nantinya, sambung dia, kalau mendikotomi basis massa diukur dengan pokir yang masuk ke desa. Malah ia menegaskan, akan mempersempit diri.
“Bukan itu tolak ukur keberhasilan dalam politik tapi intensitas ketemu dan terpuaskan pemilih atas penjelasan anggota yang jadi, terkait kebijakan apa yang sudah dikerjakan di gedung ini sesuai dengan alam pikiran konstituennya,” pungkas Rana.
Sementara, kuninganmass.com memperoleh keterangan dana pokir dikabulkan pada paripurna penetapan APBD-P 2018, Jumat (28/9/2018) lalu. Nominalnya Rp100 juta dikalikan 50 sehingga mencapai sekitar Rp5 milyar. Kegiatan yang masuk pokir ini dilaksanakan oleh dinas-dinas lingkup Pemkab Kuningan. (deden)
