PKS Buka-Bukaan Kondisi Kuningan Saat Ini, Dari Inflasi Tinggi Sampai Prioritas Pembangunan

KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kuningan melalui Wawan Romliansah S Pd I, buka-bukaan soal kondisi Pemda Kabupaten Kuningan saat ini.

Hal itu diungkapkan legislator Wawan, saat menjadi juru bicara PKS, menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, terhadap RAPBD tahun 2025, Senin (28/10/2024).

Mulanya, Wawan menjelaskan soal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yang diarahkan pada 5 poin. Diantaranya adalah senagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

2. Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah Menuju Daerah Unggul

3. Pengembangan SDM Unggul dan Kompetitif

4. Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif

5. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif

Dikatakan Wawan, berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis internal, Fraksi PKS juga melihat bahwa isu startegis tahun 2025, meliputi benerapa hal. Berikut adalah paparannya: 

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, fokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas Pendidikan di seluruh wilayah. Fraksi PKS melihat alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2023 sebesar 35,57%, kemudian menjadi 44,95% pada tahun 2024, namun pada perencanaan anggaran tahun 2025, alokasi untuk pendidikan menjadi 41,15%. Artinya alokasi untuk anggaran pendidikan tahun 2025 direncanakan turun 3,8% dari realisasi tahun sebelumnya. 

Sehingga, Fraksi PKS memandang bahwa Pemerintah Daerah belum serius untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Peningkatan Produktivitas Pertanian, dengan mengembangkan teknologi dan metode pertanian yang lebih efektif serta memperbaiki sistem pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Namun pada isu strategis ini pengalokasian anggaran untuk pertanian direncanakan sebesar 45,4 miliar turun sebesar 21,9% senilai 12,8 miliar dari realisasi anggaran pertanian di tahun sebelumya yang berjumlah 58,2 miliar. Artinya Pemerintah Daerah belum konsisten untuk peningkatan disektor pertanian ini. 

Fraksi PKS berpendapat bahwa Pertanian akan maju apabila ada perbaikan secara simultan baik pada tata kelola budidaya maupun tata niaga yang terdiri dari pemasaran, permodalan, asuransi, sistem penyimpanan dari hulu ke hilir. 

Hal ini perlu kerja sama dan sinergitas dengan pihak swasta atau dunia usaha dan perbankan. Selain itu Pemerintah Daerah harus memiliki peran dalam menjaga kualitas produk, kuantitas ketersediaan, serta kontinuitas atau keberlanjutannya (3K), sehingga nilai ekonomi dari produk pertanian masyarakat Kuningan tetap proporsional dan profitable.

3. Penguatan Sektor Pariwisata, dengan meningkatkan daya Tarik wisatawan domestik untuk mendukung ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Fraksi PKS melihat pengembangan di sektor pariwisata harus melaui konsep yang terpadu bukan hanya pembangunan dan pengembangan destinasinya saja, tapi juga pemasaran industri pariwisata serta ekonomi kreatifnya, sebagai satu paket yang tidak terpisahkan, selain juga ketersediaan SDM pariwisata yang baik.

Diantara aspek-aspek tersebut, yang masih sangat kurang perhatiannya adalah Pembangunan Ekonomi Kreatif dan SDM Pariwisata. Yang selama ini terjadi, terlalu jor-joran di sarpras destinasi dan event-event, tapi Ekonomi Kreatif sebagai faktor pendorong terbesar sektor pariwisata malah tidak diperhatikan, serta sebagian besar Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) dikelola oleh SDM yang kurang memahami ke-pariwisata. 

Maka dalam hal ini Fraksi PKS menilai bahwa Pemerintah Daerah luput untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor pariwisata.

4. Pemerataan Ekonomi dengan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal. Jika melihat data Tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan tahun 2024 berada diangka 11,88%. Angka ini menunjukan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata rata Jawa Barat yang berada di angka 7,46%. Indeks Gini Rasio Kab. Kuningan tahun 2022 berada di 0,345 point, angka ini menunjukan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan, meskipun masih pada level moderat, namun data tersebut tetap menunjukan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu Fraksi PKS meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah terkait hal ini.

Sebagai gambaran, pencapaian pembangunan daerah Pemerintah Kabupeten Kuningan, dapat terlihat dari indikator utama ekonomi makro daerah yang tercapai sampai dengan tahun 2024, yaitu ;

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,82%, turun sebesar 0,63% dari tahun sebelumnya. Fraksi PKS mengapresiasi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, namun hal ini baru langkah awal dalam mewujudkan sumber daya manusia di Kabupaten Kuningan menjadi SDM yang unggul, masih diperlukan kebijakan lain yang harus Pemerintah Daerah keluarkan dan dapat selaras dengan pencapain positif yang telah diraih.

2. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022 berada di angka 8,21%, dan 2023 berada di angka 9,08% ada kenaikan sebesar 0,87%. Fraksi PKS melihat bahwa kenaikan tersebut belum signifikan, sehingga masih sangat perlu bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan PDRB.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2022 berada di angka 5,53%. Pada tahun 2023 berada diangka 5,24%. Ada penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,29%, artinya Pemerintah Daerah tidak berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

4. Inflasi Kabupaten Kuningan tahun 2023 berada di angka 3,22% dan berada diatas inflasi Jawa Barat yang berada di 2,48 %. dan inflasi nasional sebesar 2,57%. Artinya daya beli masyarakat akan berkurang akibat kenaikan harga, jika pendapatan mereka tidak naik seiring kenaikan inflasi, hal ini akan berdampak pada pengeluaran rumah tangga dan standar hidup masyarakat. Fraksi PKS melihat bahwa Pemerintah Daerah harus cermat dengan kebijakan-kebijakan ekonomi nya sehingga inflasi bisa terus di tekan.

5. Situasi gagal bayar masih terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Hal ini terjadi dari tahun 2022 senilai 245 miliar, dan tahun 2023 sebesar 274 miliar, maka Fraksi PKS melihat solusi dari situasi gagal bayar ini masih belum nampak, padahal kondisi gagal bayar ini harus segera terselesaikan dengan startegi yang realistis dan efisien. (eki)