KUNINGAN (MASS) – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan menyoroti kesehatan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam PU Fraksi yang diserahkan ke Rapat Paripurna, Selasa (22/7/2025) siang ini.
Meski fraksi PKB absen mengikuti rapat karena agenda lain, dalam berkas PU nya, PKB menunjukkan konsen luar biasa soal PAD (Pendapatan Asli Daerah), termasuk dari sektor BUMD.
“Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan seputar PAD termasuk upaya meningkatkan optimalisasinya, Pemerintah Daerah hendaknya secara ketat menekan tingkat kebocoran,” tertulis dalam PU.
Fraksi PKB juga meminta Bupati secara periodik melakukan diagnosa yang intensif dan komprehensif terhadap kondisi kesehatan seluruh BUMD.
“Dengan demikian, akan ada target yang lebih terukur baik secara kuantitatif melalui nominal kontribusinya, maupun secara kualitatif melalui indokator kinerjanya” paparnya.
Di akhir poin itulah PKB meminta penjelasan Bupati soal langkah-langkah taktis dan strategis yang akan diambil dalam rangka optimalisasi PAD sisa 2025.
Meski belum memberi jawaban resmi, Bupati Dian saat ditodong wawancara pasca Rapat Paripurna, menyentil sekilas soal BUMD yang akan dievaluasi.
Awalnya, Dian tengah diwawancara dewan pengawas LPPL yang baru saja terisi, dan mengatakan beberapa Dewas BUMD juga memang tengah mengalami kekosongan.
Dian bahkan bilang, sudah berkomunikasi dengan Bank Kuningan yang ditinggal Alm Uca Somantri. Saat itulah, secara keseluruhan Bupati mengaku akan evaluasi BUMD. Tidak hanya PDAU yang disebut oleh Bupati, ada BPR Kuningan dan PDAM juga.
“Saya ingin semua BUMD itu mempunyai kontribusi yang jelas kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan,” kata Dian sembari mengatakan bahwa evaluasi BUMD adalah sesuai rekomendasi Dewan. (eki)
