Pidato Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh: Simbol Keberpihakan Nyata, Namun Tantangan Struktural Masih Menanti, Apa Saja?

Presiden di Tengah Kaum Buruh: Simbol Politik dan Keberanian Historis

Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah baru dalam lanskap relasi industrial Indonesia dengan menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 di Monas, Jakarta.

Ia menjadi presiden kedua yang melakukan hal tersebut sejak Presiden Soekarno.

Kehadiran ini bukan sekadar simbolik, tetapi menunjukkan komitmen politik yang tegas terhadap kelompok pekerja yang selama ini cenderung berada di pinggiran kebijakan ekonomi nasional.

Ribuan buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya menyambut dengan antusias figur pemimpin yang mengklaim dirinya sebagai “presiden kaum buruh, petani, nelayan, dan orang susah.”

Janji Keberpihakan: Dari Dewan Kesejahteraan Buruh hingga Penghapusan Outsourcing

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan serangkaian janji yang menunjukkan intensi untuk memperbaiki kondisi buruh secara struktural.

Di antaranya adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, dukungan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta komitmen untuk menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

Ia juga menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Marsinah sebagai pahlawan nasional—langkah simbolis namun bermakna untuk rekognisi historis atas perjuangan buruh di Indonesia.

Prabowo bahkan menyentuh aspek redistribusi ekonomi dengan menyatakan bahwa kekayaan negara harus kembali ke rakyat.

Tantangan Struktural: Gig Economy, Outsourcing, dan Warisan UU Cipta Kerja

Meski janji-janji tersebut terkesan progresif dan responsif, namun pidato ini belum menyentuh isu-isu struktural yang kian mendesak.

Salah satunya adalah keberadaan pekerja digital atau gig economy seperti pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja lepas digital yang tidak terproteksi dalam sistem jaminan sosial nasional.

Ini adalah kelompok buruh yang jumlahnya terus bertumbuh seiring digitalisasi ekonomi, tetapi masih berada di area abu-abu hukum ketenagakerjaan.

Pidato juga belum secara tegas menyikapi konflik normatif dengan UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang justru memperlonggar skema outsourcing dan memudahkan pemutusan hubungan kerja.

Sementara Prabowo ingin menghapus outsourcing, masih belum jelas bagaimana itu akan dilakukan tanpa revisi fundamental terhadap regulasi eksisting.

Ketimpangan Akses Sosial dan Kesejahteraan di Sektor Informal

Sektor informal yang mencakup 57,95 persen pekerja Indonesia hingga Agustus 2024 (menurut BPS) juga absen dari pidato secara eksplisit.

Meski Prabowo menjanjikan jaminan kesehatan murah dan pendidikan gratis, belum ada skema konkret yang ditawarkan untuk menarik para pekerja informal ke dalam sistem perlindungan sosial.

Dalam konteks ini, Prabowo bisa belajar dari negara seperti Vietnam dan Sri Lanka yang telah menerapkan mekanisme iuran sukarela untuk jaminan sosial dengan skema insentif subsidi.

Atau dari Brasil melalui sistem Microempreendedor Individual yang memudahkan formalitas usaha mikro tanpa membebani pelaku usaha dengan kewajiban administratif yang rumit.

Dari Retorika ke Implementasi: Menakar Komitmen dan Kapasitas Negara

Pidato Prabowo menegaskan keberpihakan moral dan politik terhadap kaum buruh.

Namun yang lebih penting adalah bagaimana keberpihakan ini diterjemahkan dalam praktik kebijakan yang konsisten, inklusif, dan berbasis data. Komitmen untuk mendengar buruh melalui forum Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah langkah baik, tetapi harus dilengkapi dengan kapasitas birokrasi yang mumpuni dan kemauan politik untuk menjalankan reformasi ketenagakerjaan yang progresif.

Pertemuan 150 pimpinan buruh dan 150 pengusaha di Istana Bogor juga harus dilihat sebagai awal dari dialog sosial tripartit yang lebih substantif dan berkelanjutan, bukan sekadar seremoni simbolik.

Membangun Dialog Tripartit yang Bermakna untuk Masa Depan Pekerja

Dialog sosial yang melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah harus menjadi ruang deliberatif yang nyata.

Tidak bisa lagi negara hanya menjadi fasilitator pasif atau berpihak pada kepentingan investasi tanpa memperhitungkan kesejahteraan tenaga kerja.

Justru keadilan sosial dan stabilitas relasi industrial adalah faktor utama yang menjamin keberlangsungan iklim investasi jangka panjang.

Indonesia perlu membangun kembali tata kelola ketenagakerjaan yang mengutamakan kepastian hukum dan proteksi sosial universal bagi semua pekerja.

Membumikan Keadilan Sosial: Saatnya Pembaruan Politik Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, pidato Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh 2025 adalah angin segar di tengah kelesuan reformasi ketenagakerjaan.

Ini adalah sinyal kuat bahwa negara kembali hadir dan berpihak.

Namun keberpihakan tidak cukup diukur dari pidato dan retorika.

Ia harus hadir dalam bentuk kebijakan struktural, penegakan hukum ketenagakerjaan, dan alokasi anggaran yang mencerminkan visi keadilan sosial.

Saatnya Indonesia merancang ulang kebijakan formalitas kerja dengan belajar dari praktik terbaik global dan mengadaptasinya ke dalam konteks nasional yang beragam.

Hanya dengan itulah cita-cita mewujudkan negara sejahtera dan adil bagi seluruh pekerja Indonesia dapat dicapai.

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta