KUNINGAN (MASS) – Terhadap RAPBD 2018, Fraksi Golkar berpandangan, perwujudan visi Kuningan MAS masih setengah hati. Terutama dalam upaya meningkatkan sarana keagamaan. Pengalokasian anggarannya belum menunjukkan peningkatan yang pantas.
“Dari kegiatan reses, banyak tokoh masyarakat di beberapa desa menyampaikan aspirasi tentang keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi Kuningan MAS yang dirasa masih setengah hati,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Saw Tresna Septiani SH.
Ungkapannya itu disampaikan pada Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi Rabu (18/10/2017). Menurut Tresna, perhatian terhadap sector agama masih dinilai kurang. Satu contoh, keberadaan kipayah (pengurus jenazah) masih kurang terperhatikan.
“Kepada pengajar Madrasah Diniyah dan guru-guru ngaji pun sama. Sehingga revolusi mental terutama rohani dapat menjadi salah satu tonggak dalam mewujudkan visi Agamis dalam MAS,” ucapnya.
Fraksi ini pun menyoroti rencana belanja daerah pada RAPBD 2018. Dikatakan, struktur APBD menjadi tidak elok secara akuntabilitas public manakala belanja tidak langsung mendominasi dengan sangat mencolok sampai lebih dari 71 persen.
“Dengan kondisi tersebut cita-cita untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat menjadi tidak optimal. Kami menilai perlu ada efisiensi pada belanja pegawai, karena nilai totalnya hanya terpaut sedikit dari total belanja tidak langsung,” kata Saw Tresna.
Pada belanja langsung pun, Fraksi Golkar menyoroti, masih banyak program yang tujuannya ternyata lebih memfasilitasi aparatur pemerintah, bukan pada masyarakat. Misal pada program pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas kelembagaan serta aparatur dan lainnya.
“Program seperti ini tetap penting namun perlu dihemat dan diefisienkan. Sebagaimana visi misi bupati, APBD haruslah pro rakyat, untuk melayani rakyat, bukan kembali pada aparatur. Untuk itu, perlu ada efisiensi pada program-program belanja langsung yang ditujukan pada aparatur,” pintanya. (deden)
